Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemprov.

91 pejabat eselon II, III, dan IV berganti jabatan.

Baca juga: POPULER KALTIM: UMK Berau dan Balikpapan hingga 5 Daerah dengan Warga Paling Banyak Lulusan SD

1. Gubernur Rudy Mas'ud Resmi Lantik Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemprov Kaltim

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud resmi melakukan pelantikan untuk jajaran Eselon 2 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim hari ini. Senin (22/12/2025)

Berdasarkan pantauan Tribunkaltim.co di Kantor Gubernur, jajaran pejabat mulai berdatangan mulai jam 13.14 WITA dengan balutan jas hitam rapi dan sepatu kulit hitam mengkilap.

Selepas turun dari kendaraan, para pejabat yang dilantik langsung mengarah masuk ke ruang Ruhui Rahayu dan duduk di kursi jati yang telah tersusun rapi menunggu jadwal pelantikan yang dijadwalkan jam 14.00 wita.

Rudy Masud memimpin pelantikan yang digelar di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Jajaran eselon II yang dilantik :

Berikut daftar pejabat eselon II yang resmi dilantik dalam acara tersebut:

1. Siti Farisyah Yana - Staf Ahli Bidang II (sebelumnya Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura)
2. Muhaimin - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda (sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Balikpapan). Ia menjadi wajah baru di lingkungan pejabat Eselon 2 Pemprov Kaltim.
3. Lisa Hasliana - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Sebelumnya Kepala Biro Umum Setda Kaltim).
4. Fahmi Himawan - Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sebagai Kepala Dinas Peternakan)
5. Buyung Dodi Gunawan - Kepala Pelaksana BPBD Kaltim (Sebelumnya Kepala Biro Barang dan Jasa Setda Kaltim)
6. Joko Istanto - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi)
7. Yusliando - Kepala Dinas Perhubungan Kaltim (Sebelumnya Kepala Bappeda Setda Kaltim)

• BREAKING NEWS: Gubernur Rudy Mas'ud Resmi Lantik Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemprov Kaltim >>>

2. UMK Balikpapan 2026 Diusulkan Rp3,85 Juta, Dua Sektor Strategis Ajukan Upah di Atas Rata-rata

Pemerintah Kota Balikpapan resmi mengusulkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Balikpapan Tahun 2026 kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk ditetapkan.

Dalam rekomendasi yang disampaikan Walikota Balikpapan, UMK Balikpapan Tahun 2026 diusulkan sebesar Rp 3.856.694,43.

Selain UMK, Pemkot Balikpapan juga mengajukan UMSK 2026 untuk dua sektor strategis dengan nilai upah di atas UMK umum.

Rinciannya, Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi (KBLI 19211) diusulkan sebesar Rp 4.024.614,91, sementara Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin (KBLI 28113) diusulkan sebesar Rp 3.999.700,66.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Adamin Siregar, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kota Balikpapan.

Menurutnya, penetapan angka UMK dan UMSK mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, produktivitas tenaga kerja, hingga keberlangsungan dunia usaha.

“Rekomendasi ini disusun dengan prinsip keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya akan diproses di tingkat provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur,” ujarnya.

Penetapan UMK dan UMSK diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Kota Balikpapan. 

• UMK Balikpapan 2026 Diusulkan Rp3,85 Juta, Dua Sektor Strategis Ajukan Upah di Atas Rata-rata >>>

3. Ganjalan dalam Wacana Membangun Kereta Lintas Tiga Negara-IKN Nusantara

Berikut ini penjelasan soal 3 ganjalan dalam wacana membangun kereta konektivitas lintas tiga negara-IKN Nusantara di Kalimantan Timur. 

Wacana besar untuk menghubungkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan negara tetangga melalui jalur kereta api kini berhadapan dengan realitas yang tidak mudah untuk dihadapi. 

Membangun rel di atas tanah Borneo ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar menarik garis di atas peta.

Hal ini dipaparkan oleh pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, yang dikutip TribunKaltim.co pada Senin (22/12/2025) dari Kompas.com.

Dia menjabarkan, setidaknya ada 3 ganjalan utama yang membuat ambisi ini masih tertahan di meja proposal. 

Proposal pembangunan jaringan kereta lintas tiga negara (Brunei, Malaysia, dan Indonesia) sebenarnya menawarkan janji konektivitas regional yang menggiurkan.

Namun, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengingatkan bahwa realisasi proyek ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah Indonesia dalam menaklukkan hambatan domestik di luar Pulau Jawa.

"Sudah menjadi rahasia publik, infrastruktur di luar Jawa penuh tantangan. Bukan hanya soal dana, tapi faktor geografis dan kemauan politik yang kuat," ujar Djoko.

Berikut ini tantangan kendala membangun kereta di Kaltim untuk ke IKN Nusantara, yakni sebagai berikut:

Tantangan Geografis

Ada kendala hutan Lindung hingga jurang menganga. Djoko menekankan bahwa tantangan terbesar justru berada di sisi Indonesia. 

Pertama, adalah jarak yang ekstrem. Dari perbatasan Sarawak menuju IKN, jaraknya diperkirakan mencapai 1.700 kilometer. Bahkan dari Brunei, jaraknya membengkak hingga lebih dari 2.600 kilometer.

Kedua, jalur yang akan dilewati bukanlah lahan kosong yang mudah diratakan. Rute tersebut didominasi oleh:

• Hutan Lindung yang luas;
• Perbukitan berbatu;
• Medan berbahaya di wilayah Malinau, yang memiliki jurang-jurang dalam sehingga membutuhkan biaya konstruksi yang luar biasa besar.

Djoko menyatakan, membangun rel kereta di Aceh yang hanya 60 kilometer saja tidak kunjung tuntas, apalagi membangun ribuan kilometer dari utara Borneo menuju IKN Nusantara.

2. Ironi Jalur Pendek yang Tertunda 

Indikator lain dari sulitnya proyek ini terlihat pada rencana jalur kereta Bandara Sepinggan Balikpapan menuju IKN Nusantara.

Meski hanya berjarak 60 kilometer dan desainnya sudah matang, proyek ini belum juga menunjukkan tanda-tanda fisik.

"Jika proyek 60 kilometer saja tertunda hingga 2029, maka proyek lintas negara yang menempuh ribuan kilometer akan jauh lebih berat," ungkap Djoko.

3. Skema Pendanaan dan Dominasi Asing 

Masalah klasik yang menghantui adalah pendanaan. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sering kali sulit terwujud untuk proyek berbasis rel di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.

Djoko memperingatkan jika Indonesia tidak segera bergerak memimpin kolaborasi dengan investor dari Sarawak dan Brunei, peluang ini bisa saja diambil alih oleh pihak lain, termasuk potensi dominasi China yang perlu dipertimbangkan matang-matang.

Menurut Djoko, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus menjadi komandan utama dalam regulasi teknis ini, sementara Otorita IKN hanya fokus pada wilayah administratif.

"Mimpi kereta lintas tiga negara adalah peluang emas bagi Indonesia untuk menjadi regional hub. Namun, agar tidak sekadar menjadi wacana, pemerintah harus menunjukkan komitmen politik yang nyata untuk menaklukkan alam Borneo," tandasnya.

Infrastruktur dan Konektivitas di IKN

Bandara Internasional Nusantara

Memiliki landasan pacu 3.000 meter untuk melayani tamu negara dan penerbangan komersial (target 2026).

Jalan Tol IKN 

Menghubungkan Balikpapan ke IKN guna memangkas waktu tempuh dari 2 jam menjadi sekitar 45-50 menit.

Multi-Utility Tunnel (MUT)

Terowongan bawah tanah yang menyatukan kabel listrik, serat optik, dan pipa air agar tidak ada kabel yang bergelantungan di udara.  

Sistem Transportasi

Prioritas pada kendaraan listrik (EV) dan bus otonom (autonomous minibus).

• 3 Ganjalan dalam Wacana Membangun Kereta Lintas Tiga Negara-IKN Nusantara >>>