TRIBUN-SULBAR.COM- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Senin (22/12/2025).
Pertemuan ini digelar untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas instansi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, menjelaskan bahwa audiensi ini bagian dari upaya pemerintah daerah menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebijakan fiskal nasional.
Baca juga: Jaga Stabilitas Ekonomi Jelang Nataru, Bapperida Sulbar Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi
Baca juga: Gugatan Praperadilan Korupsi Pintu Gerbang Mamuju Ditolak, Kuasa Hukum Sebut Ada Kejanggalan
Darwis menekankan, Kanwil DJPb merupakan mitra strategis dalam pengelolaan fiskal, terutama untuk memastikan belanja pemerintah berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi.
“Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga pada optimalisasi belanja APBN yang masuk ke Sulawesi Barat. Kolaborasi perencanaan dan evaluasi lintas sektor sangat penting,” ujar Darwis Damir.
Darwis juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme evaluasi pembangunan melalui forum koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Forum ini bertujuan memantau realisasi keuangan secara berkala dan memastikan dana yang masuk benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tjahjo Purnomo, menyambut baik inisiatif Bapperida dan menegaskan komitmen DJPb dalam mendukung sinkronisasi program nasional dan daerah.
Menurut Tjahjo, pengelolaan APBN dan Transfer ke Daerah (TKD) memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas wilayah.
“Pendekatan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini tidak hanya bersifat moneter, tapi juga sangat ditentukan oleh kualitas belanja fiskal. Empat pilar utama pengendalian inflasi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif bergantung pada efektivitas belanja pemerintah yang didukung data BPS,” jelas Tjahjo.
DJPb juga menegaskan kesiapan bersinergi dengan pemerintah daerah melalui forum koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BPS, Bank Indonesia, dan perangkat daerah. Sinergi ini diharapkan menghasilkan kebijakan fiskal yang saling mendukung antara pusat dan daerah.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan di Sulawesi Barat, sekaligus menegaskan komitmen Bapperida dan DJPb mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.(*)
