Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen
POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Aktivis GMNI Flores Timur menyesalkan pernyataan Wakil Bupati Ignas Boli Uran yang menyalahkan masyarakat atas rendahnya kontribusi pajak.
Ignas Uran sebelumnya memparkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 67 miliar. Pendapatan untuk tahun 2025 yang jauh dari target yang ditetapkan Rp 83,4 miliar.
Sementara target pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 30 miliar baru terealisasi 50 persen. Ignas blak-blakan menyalahkan masyarakat yang selalu mengevaluasi pemerintah namun tak taat kewajiban pajak.
GMNI Flores Timur mengkritisi pernyataan Wakil Bupati yang baik sebagai otokritik bagi masyarakat yang tak taat, namun tak tepat lantaran tak didasari refleksi.
"Ini terkesan bahwa kalau mau evaluasi pemerintah harus bayar pajak dulu. Padahal dari bangun tidur sampai tidur lagi tanpa sadar masyarakat sudah memberikan kontribusinya dalam pajak melalui setiap transaksi di jual beli pasar," ujar Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Politik GMNI Flores Timur, Yosep Kuna Manuk, Rabu (24/12/25).
Baca juga: Pemda Flotim Bantu 215 Mahasiswa Penyintas Lewotobi, Masing-masing Rp 1 Juta
Menurut Manuk, tinggi atau rendahnya kontribusi masyarakat terhadap pajak juga berbanding lurus dengan pendapatannya.
"Mana mungkin masyarakat mau bayar pajak jika makan saja masih susah. Jadi Pemda juga harus fokus hadirkan kesejahtraan masyarakat, buka lapangan kerja, tingkatkan pendapatan, seperti yang dijanjikan saat kampanye Pilkada, sehingga dengan pendapatan yang baik maka masyarakt juga akan jalankan kewajiban lewat pajak," katanya.
Ia meminta pemerintah jangan hanya menyalahkan masyarakat seolah-olah sebagai biang utama.
Di sisi lain, kontribusi sejumlah dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memprihatinkan, padahal menghabiskan banyak anggaran daerah.
"Persalahkan juga OPD yang kontribusinya kecil ke daerah, padahal gunakan anggaran daerah ratusan juta. Masyarakat juga bayar retribusi di pasar dan sebagainya, itu tanda bahwa masyarakat selalu berkontribusi," pungkasnya.
Selain itu, rendahnya kontribusi masyarakat dalam peningkatan PAD melalui sektor pajak juga dampak dari kebijakan pemerintah daerah yang belum mampu mensejahterakan warga.
Baca juga: Harga Bawang di Pasar Podor Flores Timur Tembus Rp 50 Ribu per Kilo
Contohnya, tenaga honorer yang insentifnya dipangkas bahkan diberhentikan pada periode lalu. Banyak tenaga honorer dan guru-guru di pelosok daerah belum medapat pendapatan layak.
GMNI memaparkan data dari BPS per 30 November 2024. Persentase penduduk miskin di Flores Timur tercatat 11,25 ?ri total penduduk. Pada tahun 2015 sampai 2024, persentase kemiskinan cenderung naik dari sekitar 9,66 % ke 11,25 % pada 2024.
Angka ini menunjukkan sekitar lebih dari 1 dari 10 penduduk di Flores Timur berada di bawah garis kemiskinan menurut kriteria BPS.
"Jadi bagaimana masyarakat bisa taat pajak jika lebih dari 1 dari 10 penduduknya masih berada di bawah garis kemiskinan?" pungkas Ketua GMNI Flores Timur, Krisantus Kenato.
Krisantus menyoroti kendaraan dinas di Flores Timur yang menunggak pajak, dengan alasan beragam seperti STNK yang sudah mati hingga BPKB hilang.
"Ini membuktikan bahwa pemerintah sendiri tidak patuh pada sistem yang mereka buat," tandasnya.
Di ruangan kerjanya, Senin (22/12/25) siang, Ignas Uran mengkritisi pihak-pihak yang suka mengevaluasi Pemkab Flores Timur nanum tak berkontribusi lewat kewajiban pajak.
"Jadi pesan untuk publik yang suka evaluasi pemerintah, buruknya kontribusi PAD terbesar dari masyarakat," pungkasnya.
Ignas menerangkan, target pajak sebesar Rp 30 miliar baru terealisasi 50 persen. Rendahnya pendapatan, sambungnya, adalah bagian dari ketidakpatuhan warga.
"Omong banyak tentang pemerintah, padahal mereka wajib pajak berkontribusi membayar pajak untuk pembangunan. Mintanya banyak, tetapi sadar wajib pajaknya kecil," ucapnya.
Meski PAD cukup jauh, namun target untuk tahun 2025 lebih besar dari 2024 yaitu sebesar Rp 55,3 miliar. Realisasi PAD tahun 2024 senilai Rp 55,7 miliar atau melampaui target dengan persentase
Penambahan Rp 28,1 miliar menjadi Rp 83,4 miliar itu diharapkan sebagai optimisme untuk Pemda Flores Timur dalam meningkatkan kemandirian fiskal. (cbl)