SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Walikota Palembang, Ratu Dewa, mendatangi Kantor Lurah 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang, setelah menerima aduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pegawai kelurahan.
Dikutip dari akun Instagram resmi @Ratudewa, Kamis (25/12/2025), Ratu Dewa meminta penjelasan langsung mengenai laporan dugaan pungli tersebut.
Ia menyoroti proses pengurusan surat yang memakan waktu hingga satu bulan, yang dinilai tidak wajar untuk pelayanan administrasi dasar.
Dalam mediasi tersebut, Ratu Dewa menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk pegawai kelurahan yang diduga melakukan pungli serta Rian, warga yang melaporkan kejadian tersebut.
Rian kemudian menyampaikan kronologi kejadian.
Ia mengungkapkan bahwa uang yang diberikan kepada Yanti, awalnya hanya dimaksudkan sebagai tanda terima kasih.
Meski proses pengurusan surat memakan waktu cukup lama, Rian mengaku tetap berinisiatif memberikan uang tanda jasa tersebut.
Namun, setelah menerima amplop, Yanti justru mempertanyakan nominal uang yang diberikan.
Hal itu membuat Rian terkejut karena niat awalnya hanya sebagai ungkapan terima kasih.
Bahkan, setelah mendengar ucapan tersebut, Rian sempat berjanji akan menambah uangnya setelah menerima gaji.
Rian menyesalkan sikap oknum pelayan masyarakat yang dinilainya memanfaatkan situasi dalam menjalankan tugas.
Baca juga: Ratu Dewa Tindak Laporan Warga Terkait Dugaan Pungli Oknum Pegawai Kelurahan di Palembang
Di hadapan Wali Kota Palembang, ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
Menanggapi hal tersebut, Ratu Dewa meminta agar uang yang telah diterima segera dikembalikan kepada Rian.
Sementara itu, Lurah 8 Ilir, Arwani, S.H., menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.
Ia mengakui adanya kekurangan dalam pengawasan terhadap pegawai di lingkungannya.
“Ini semoga menjadi pelajaran bagi kami dan menjadi cerminan ke depannya. Insyaallah tidak akan terulang lagi.
Kami juga memohon maaf karena kurang kontrol terhadap para pegawai kami, semoga ke depan kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Sebagai penutup, Ratu Dewa kembali menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
"Tugas ASN terutama di Pemerintah Kota Palembang sebagai Pelayan Masyarakat.
Melayani dengan ikhlas tanpa pamrih atau tanpa imbalan.
Terus saya ingatkan kepada seluruh Pegawai di Pemkot Palembang untuk melayani masyarakat dengan cepat dan tuntas tidak ada pungli.
Siapopun yang melakukan pelanggaran akan kito kenoke sanksi baik hukukan ringan, sedang maupun berat.
Tolong dilaporke, tks,” tegasnya.
Baca juga: Ratu Dewa Serahkan Bonus Rp 12,7 M Kepada Atlet dan Pelatih Peraih Medali di Porprov dan Perparpov
Dikutip dari akun Instagram @oypalembang, dalam laporan tersebut, akun Instagram @yeun_euy mengungkapkan keluhannya terkait sistem pelayanan pegawai pemerintahan yang memberatkannya.
Awalnya, pelapor mengaku sedang mengurus sudah sertifikat rumah.
Ia sudah mendatangi kantor BPN dan mendapatkan persyaratan yang harus dipenuhi, dan salah satu dokumen pentingnya harus ada keterangan tanda tangan Lurah setempat.
Namun mendatangi pihak kelurahan, permintaan pelapor seperti dipersulit.
Surat masuknya sudah berjalan sejak 14 November 2025, namun baru selesai ditanda tangani pada 12 Desember 2025.
Ya, hampir sebulan, permintaan pelapor seperti tak digubris dan akhirnya dihubungi oleh orang kelurahan untuk mengambil surat tersebut.
Pelapor kemudian datang ke kantor lurah pada tanggal 14 Desember 2025.
Tindak Pungli
Saat mendatangi kantor kelurahan untuk mengambil surat yang berisi TTD lurah, pelapor berinisiatif untuk memberikan uang Rp 150 ribu, sebagai tanda terima kasih.
Namun alih-alih diterima, uang yang diberikannya kepada oknum pegawai kelurahan dinilai tak pantas.
Uang yang diberikan malah dinilai tidak pantas alias kurang.
Diduga oknum kelurahan meminta uang tebus sebesar Rp 700 ribu.
Mendengar hal tersebut, pelapor sempat kebingungan.
Padahal seharusnya pelayanan ini tak memungut biasa sepeserpun alias gratis.
Dengan berat hati, ia pun memberikan tambahan uang 100 ribu.
Namun setelah ditambah menjadi Rp 250 ribu, oknum sekretaris lurah masih mengaku kurang.
Saking kesalnya, ia pun berjanji akan menambahkan uang tersebut jika sudah gajian.
"KEPADA YTH BAPAK RATU DEWA
Di tempat.
PAK AKU NAK NANYO TOLONG NIAN PAK..!
Pak MINTA TTD LURAH ITU APO HARUS BAYAR PAK ??
#AKU NGURUS SURAT UNTUK BUAT SERTIFIKAT RUMAH PAK, sudah ke BPN, dikasih syarat2 untuk dilengkapi iyolah HARUS TTD LURAH, tanggal 14 November aq minta ttd tp kayak dipersulit KEKELURAHAN PAK BANYAK ALASAN LURAH INI ITULAH, BARU SELESAI TANGAL 12 DESEMBER.
Itupun aku kejerin ado aku chatannyo tp mereka jawab dak permah chat langsung telpon cm kasih janji,
Tgl 12 desember sore jam 4 sorean nak jam 5 baru d hubungi sudah d ttd.
Tgl 14 hari senin aku ambil
Dan AKU KASIH TANDA TERIMO KASIH 150 rb di amplop DITANYO BERAPO KAU MGASIH 150 buk uji aku pak,
TAPI JAWABAN IBU SEKERTARISNYO NGOMONG YG PANTES DEK
Kitambah 50 kurang kutambah 100 jadi 250 rb itu jugo meraso kurang, aku janji ngu gajian aku tambahin, akhir bulan aq bilang,
YA ALLAH KAYAK INI NIAN APO PAK MEMANG GAWE KELURAHAN, sudah di gaji pemerintah pake duit rakyat, warga nak minta ttd be harus bayar mahal.
AKU ADO REKAMAN SUARO BAE PAK SM IBU ITU PAS BENEGO.
Tolong SIDAK KELURAHAN PAK. Aku dm kelurahannyo pak," tulisnya.
