TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono berbicara soal penanganan bencana Sumatra.
Pada akhir November 2025, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.129 orang menjadi korban jiwa. Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian 174 orang hilang.
Pascabencana Sumatra per Rabu (24/12/2025), tercatat sebanyak 12 kabupaten dan kota telah mengalami pergeseran status dari masa tanggap darurat menuju status transisi darurat.
Daerah tersebut mencakup masing-masing empat kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga kini, masih ada beberapa daerah yang memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat hingga tanggal 28 atau 30 Desember mendatang.
Baca juga: Legislator Demokrat: Di Era SBY Fondasi Tata Kelola Lingkungan Diletakkan Secara Sistematis
SBY merupakan presiden RI ke-6 dengan masa jabatan selama 10 tahun.
Dia menjabat mulai dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.
Di masa pemerintahan SBY tercatat terjadi sejumlah bencana alam.
Masa pemerintahan SBY ditandai oleh bencana berskala besar seperti tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, gempa Padang, dan erupsi Merapi.
Dari pengalaman itu, lahir kebijakan penting seperti pembentukan BNPB dan penguatan sistem rehabilitasi-rekonstruksi.
Pemerintahannya membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2008, sebagai lembaga permanen untuk koordinasi penanganan bencana.
Berikut beberapa bencana berskala besar yang terjadi dan ditangani langsung oleh pemerintah SBY:
2004
Tsunami Aceh & Nias
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara
Lebih dari 230.000 korban jiwa, kerusakan masif infrastruktur, menjadi salah satu bencana terbesar dunia modern
2006
Gempa Yogyakarta & Jawa Tengah
Bantul, Sleman, Klaten
Sekitar 5.700 korban jiwa, puluhan ribu rumah hancur
2006
Lumpur Lapindo
Sidoarjo, Jawa Timur
Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, kerugian ekonomi besar
2009
Gempa Sumatera Barat
Padang, Pariaman
Sekitar 1.100 korban jiwa, ribuan bangunan runtuh
2010
Erupsi Gunung Merapi
Yogyakarta, Jawa Tengah
Sekitar 350 korban jiwa, ribuan pengungsi, kerusakan desa sekitar lereng Merapi
Baca juga: Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Anggaran Bencana Cukup, Tak Perlu Pakai Dana MBG
SBY berbicara penanganan bencana Sumatra melalui akun media sosial X.
SBY mengatakan bahwa dirinya terus mengikuti dan mencermati terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera. SBY menyampaikan, perhatiannya tertuju pada seberapa parah bencana tersebut, termasuk korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik.
SBY menekankan, penanganan bencana tidak segampang yang dibayangkan orang-orang.
“Secara pribadi saya terus mengikuti dan mencermati terjadinya bencana alam di Sumatera. Perhatian saya tertuju pada seberapa parah bencana tersebut, termasuk korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik.
Juga langkah-langkah apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saya juga mendengarkan komentar dan percakapan publik menyangkut bencana yang skalanya besar tersebut, termasuk komentar-komentar yang kritis.
Melalui media ini saya ingin menyampaikan pandangan pribadi saya terkait bencana Sumatera dan langkah-langkah penanganannya.
Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini. Penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya,memerlukan waktu.
Juga diperlukan sumber daya termasuk finansial yang mencukupi. Juga diperlukan kebijakan dan master plan yang utuh. Juga tentunya pelaksanaan yang efektif.
Ini semua saya dapatkan dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang saya pimpin dulu dalam mengatasi bencana tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogya dan Padang dan sejumlah bencana alam berskala besar lainnya.
Komando dan pengendalian harus efektif, dan idealnya Presiden bisa memimpin melalui manajemen krisis yang dijalankan. Tetapi, cara dan gaya yang dipilih oleh kepala pemerintahan tidak selalu sama.
Misalnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini bisa tidak sama dengan yang saya lakukan dulu. Ini disebabkan oleh perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu; perbedaan jenis bencana dan magnitude dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin.
Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatera yang mengalami bencana alam tersebut.
Sekarang ini, perhatian kita semua tertuju pada rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, Sumut dan Sumbar, agar kondisinya pulih dan bahkan lebih baik dari sebelumnya.
Ada sejumlah faktor agar rehabilitasi dan rekonstruksi berhasil, antara lain: konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan di lapangan yang efektif, serta implementasi dari rencana yang juga efektif. Jangan dilupakan, akuntabilitas penggunaan uang negara juga dijaga dengan baik.
Demikian pendapat saya dan mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik”
