TRIBUNPADANG.COM, PADANG — Banjir bandang Padang menjadi perhatian DPRD Kota Padang dalam proses penyaluran bantuan pemerintah.

Anggota DPRD Kota Padang dari PKS, Buya Mulyadi Muslim Dt. Said Marajo Nan Putiah, menegaskan pengawalan hak korban bencana dilakukan agar bantuan diterima secara adil dan tepat sasaran.

Buya Mulyadi menyampaikan, sebagai wakil rakyat, ia menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan banjir bandang Padang, khususnya pada proses pendataan korban dan distribusi bantuan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Buya Mulyadi saat menjadi narasumber Podcast Tamu Kita TribunPadang.com, Kamis (25/12/2025).

Ia menekankan bahwa pengawalan korban banjir bandang Padang dilakukan tidak hanya melalui kegiatan kerelawanan, tetapi juga melalui peran di lembaga legislatif.

Baca juga: UPDATE Peringatan Dini Cuaca Sumbar 25 Desember, BMKG Catat Potensi Hujan Lebat Wilayah Ini

“Kami memastikan Dinas Sosial dan BPBD memvalidasi data dengan benar, tidak hanya mengandalkan laporan RT atau PSM. Jika ada warga yang belum terdata, relawan kami dorong untuk melapor ke RT, RW, hingga camat agar datanya benar-benar valid,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengawalan tersebut akan terus dilakukan, baik melalui kerja-kerja kerelawanan di lapangan maupun melalui fungsi pengawasan di lembaga legislatif.

“Sebagai relawan, kita kawal dari bawah. Sebagai anggota DPRD, kita kawal dari atas. Itu tanggung jawab kami untuk memastikan kerja pemerintah berjalan profesional, akurat, dan terukur,” pungkas Buya Mulyadi.

Buya Mulyadi Muslim menegaskan komitmen PKS untuk terus membantu masyarakat Kota Padang yang terdampak banjir bandang pada akhir November 2025 lalu.

Baca juga: Aki Alat Berat Dicuri, Warga Lapau Munggu Padang Minta Bantuan Penanganan Sungai Dikirim Lagi

Ia menuturkan, meskipun bencana banjir bandang telah berlalu hampir satu bulan, kepedulian kader PKS tidak berhenti hanya pada masa tanggap darurat.

“Sudah hampir satu bulan Kota Padang dilanda banjir bandang. Kita lihat banyak kader PKS, khususnya PKS Kota Padang, turun langsung ke lapangan sebagai relawan. Itu bukan karena instruksi, tetapi karena DNA kader PKS memang peduli,” ujar Buya Mulyadi.

Menurutnya, sikap peduli tersebut lahir dari nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar perjuangan PKS.

“Al-Qur’an mengajarkan orang beriman itu bersaudara. Dalam hadis Nabi juga disebutkan umat Islam itu satu tubuh, jika satu sakit yang lain ikut merasakan. Jadi kalau ada yang mengaku kader PKS tapi cuek melihat tetangganya tertimpa musibah, berarti itu hanya mengaku-ngaku kader,” tegasnya.

Buya Mulyadi menjelaskan, musibah pada akhir November lalu tidak hanya berupa banjir bandang, tetapi juga banjir yang melanda enam kecamatan di Kota Padang.

Baca juga: Menanti Uluran "Tangan Besi" di Tengah Ancaman Banjir Kuranji Kota Padang

Kondisi itu membuat seluruh kader PKS di wilayah terdampak bergerak menyiapkan bantuan bagi warga, mulai dari sarapan pagi, makan siang, hingga makan malam.

“Di masing-masing kecamatan itu, paling tidak ada sekitar 250 kader PKS yang turun ke lapangan. Mereka tersebar hingga ke kelurahan-kelurahan untuk membantu masyarakat terdampak,” ungkapnya.

Meski masa tanggap darurat telah berakhir di Padang Buya Mulyadi menyebutkan DPP PKS menginstruksikan agar kader tetap turun membantu warga selama tiga hingga enam bulan ke depan.

“Faktanya, sampai hari ini masih banyak rumah warga yang belum selesai dibersihkan dari lumpur, terutama di Nanggalo. Itu bukan satu atau dua rumah, tapi puluhan. Sehingga saat ini kader PKS masih membantu masyarakat tedampak,” katanya.

Ke depan, pola bantuan akan dilakukan secara bergiliran dengan melibatkan 20 hingga 50 kader, terutama pada akhir pekan.

Baca juga: Pastikan Misa Malam Natal di Payakumbuh Aman, Ratusan Petugas Lakukan Pengamanan di Dua Gereja

“Kita lakukan gotong royong. Pemerintah tentu tidak sanggup membantu semua rumah satu per satu, misalnya membersihkan lumpur. Di sinilah peran relawan sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, jenis bantuan yang diberikan saat ini disesuaikan dengan kebutuhan warga.

Menurutnya, sebagian masyarakat tidak lagi membutuhkan sembako, melainkan tenaga untuk membersihkan rumah dan peralatan yang terdampak lumpur.

“Mulai dari membersihkan rumah, gorong-gorong, hingga peralatan rumah tangga seperti piring, kursi, mesin cuci, kompor, bahkan motor dan mobil yang masih tertimbun lumpur. Itu yang sangat dibutuhkan warga saat ini,” tuturnya.

Untuk wilayah Kecamatan Pauh, bantuan nasi masih tetap diberikan kepada warga yang rumahnya hanyut atau rusak berat dan belum siap pindah ke hunian sementara (huntara).

“Sebagian warga memilih ngontrak di sekitar Pauh karena huntara di Lubuk Buaya terlalu jauh. Mereka masih membutuhkan bantuan makan, meski tidak sebanyak sebelumnya. Saat ini yang paling dibutuhkan justru biaya untuk sewa rumah dan modal usaha,” katanya.(*)