SURYA.CO.ID - Ini lah sosok Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publlik, Center of Economic and Law Studies (Celios) yang mengkritik keras Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sekolah sedang libur.
Menurut Media, pemberian MBG di saat libur sekolah, begitu merepotkan.
Dari informasi yang diketahuinya, di beberapa sekolah siswa tetap diminta mengambil ke sekolah. Beberapa sekolah lain meminta orang tuanya yang mengambil.
Bahkan, di berbagai daerah, akses ke sekolah bisa sangat sulit, harus menyeberang sungai. Jarak siswa ke sekolah pun tidak sedikit yang memakan waktu hingga hitungan jam.
"Masyarakat hari ini itu bingung bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah dan lain-lain.
Baca juga: Ada 2 Skema Penyaluran, Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya Tetap Berjalan selama Libur Sekolah
"Jadi menurut saya ini ada kesalahan yang sangat signifikan dalam tata kelola MBG ini ya pada saat libur," kata Media pada program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Jumat (26/12/2025).
Media meminta BGN harus mendengar kritik masyarakat kali ini.
Dengan tetap berjalannya MBG, Media tak bisa melepas analisanya dari anggapan bahwa program andalan Presiden Prabowo Subianto itu hanya untuk menguntungkan para pemilik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Mayoritas penerima MBG sekarang itu anak sekolah, Mas. Ya, jadi dari hampir sekitar 40 jutaan penerima dari total itu adalah anak sekolah. Jadi menurut saya kurang tepat juga untuk berkilah," katanya.
Media meminta Badan Gizi Nasional (BGN) jujur apa alasan sebenarnya menjalankan program MBG saat sekolah libur.
"Jadi yang penting sekarang ya lebih baik jujur saja gitu. Kenapa program ini tidak berhenti? Itu sebetulnya sederhana karena dapur SPPG itu harus ngebul."
"Jadi yang paling diuntungkan hari ini karena MBG dipaksakan untuk terus berjalan ya adalah dapur-dapur SPPG tadi. Karena selama dapurnya itu tetap ngebul, SPPG tetap menyalurkan makanan ke sekolah, dapur beroperasi, biaya operasional jalan, dapur jalan, kontraknya hidup, dan margin profitnya tetap aman untuk SPPG ini," kata Media.
Media menyorotoi rawannya penyelewengan pada penyaluran MBG di saat libur sekolah.
Ia menegaskan, MBG bukan berasal dari uang Presiden Prabowo Subianti ataupun BGN, melainkan uang dari masyarakat yang dipungut lewat pajak, dan harus dikelola secara benar.
"Bahwa ini bukan makan yang gratis, ini pakai uang rakyat. Ini bukan uangnya Bu Nanik, bukan uangnya Pak Prabowo Subianto. Ini uang rakyat yang disalurkan ke masyarakat. Jadi kalau seandainya pelaksanaan MBG ini bermasalah, saya kasih contoh ya. Kalau seandainya yang disalurkan tidak tepat sasaran, satu."
"Yang kedua, kalau harga dari makanan itu di bawah Rp10.000, di bawah dari yang seharusnya, maka kerugiannya masif sekali. Jadi margin 4.000 saja ya dari hak misalkan 10.000 yang diterima oleh anak sekolah. Kalau dikalikan selama dua minggu anak sekolah maka kehilangan uang negara karena program yang tidak berjalan dengan baik ini bisa mencapai Rp 2,8 triliun, Mas. Dan ini sangat besar sekali," paparnya.
Sebelumnya, di acara yang sama, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, memberikan penjelasan singkat soal alasan tetap berjalannya MBG kendati sekolah sedang libur.
Menurutnya, MBG hanya berusaha konsisten secara terus menerus menjaga gizi anak.
"Memberikan makanan bergizi itu kan harus konsisten ya. Baik supaya ya kan selama ini sudah berjalan yang kalau ada mulai Januari itu sudah 1 tahun. Lalu kami kan sebagai lembaga yang saat ini diserahi tugas sebagai menjaga makanan untuk menjaga gizi anak-anak. Jadi ya kita berpikir ya sudah tidak boleh putus-putus nih harus terus konsistens kita berikan," kata Nanik, (26/12/2025).
Sementara soal pembagian MBG ke siswa dalam kondisi libur sekolah, Nanik mengaku BGN tidak memiliki mekanisme yang jelas. Ia hanya menyebut dapat didistribusikan secara fleksibel.
"Namun karena anak-anak lagi libur ya sehingga untuk khusus anak-anak ini fleksibel saja juga sekolahnya. Kalau mau ya silakan diambil kalau enggak juga tidak apa-apa."
"Jadi tidak ada pemaksaan ya, tidak ada pemaksaan bahwa dan juga tidak ada kewajiban untuk anak-anak pergi ke sekolah. Yang kedua yang yang diberikan terus adalah untuk B3, Bu Sui, Bu Mil dan juga Ibu untuk anak-anak balita. Itu yang dilakukan oleh kader-kader memang yang selama ini sudah berjalan," jelas Nanik.
Nanik melempar bola panas ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditanya soal aspirasi masyarakat yang meminta MBG dihentikan sementara saat sekolah libur.
Terlebih, anggaran MBG beberapa hari bisa dialihkan menjadi bantuan untuk korban bencana di Sumatra.
Nanik menyebut anggaran MBG ada di Kementerian Keuangan, sehingga BGN tidak memiliki hak untuk ikut campur soal penghentian program sementara, apa lagi pengalihan untuk penanganan bencana.
"Uang untuk yang Rp15.000 itu tidak pernah ada di BGN, adanya di Departemen Keuangan. Tinggal Departemen Keuangan kalau memang dialihkan untuk bencana, disetop, enggak usah ada. Karena kan itu kan tidak jadi dianggarkan tuh, tidak ada dalam kelembagaan BGN, tapi ada di Departemen Keuangan langsung ditransfer ke dapur-dapur."
"Jadi kalau ee mau dialihkan monggo enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi kita juga tidak memaksa misalnya meminta departemen langsung, tidak. Kalau misalnya departemen menyampaikan kami stop dulu untuk kami alihkan ke sana ya tidak apa-apa," kata dia.
Media Wahyudi Askar adalah seorang akademisi, peneliti, dan analis kebijakan publik.
Dia dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP), Fakultas Ilmu Sosial dan Poltik, Universitas Gajahmada (UGM) Yogyakarta.
Dikutip dari website ugm.ac.id, Media meraih gelar Sarjana (S1) Manajemen dan Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan melanjutkan studi Magister (S2) di universitas yang sama.
Dia lalu menyelesaikan program doktor (Ph.D) Kebijakan dan Manajemen Pembangunan, Universitas Manchester.
Media memiliki rekam jejak aktif di organisasi mahasiswa dan pemberdayaan masyarakat sejak kuliah.
Dia juga sering tampil sebagai narasumber dan analis kebijakan publik di berbagai platform media.
Keahlian:
Minat Penelitian:
