TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menanggapi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pasca-banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra (Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh).

Diketahui, bendera GAM yang berwarna merah dengan lambang bulan dan bintang dikibarkan di tengah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang di Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Kamis (25/12/2025) siang.

Aksi pengibaran bendera bulan bintang ini juga terjadi di Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Utara.

Pengibaran bendera GAM ini pun dinilai Iwan sebagai hal yang tidak seharusnya dinormalisasi demi menjaga perdamaian. 

Apalagi mengingat penyelesaian konflik di Aceh dilakukan dengan susah payah, sampai tercapainya Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005

"Kalau saya melihat memang perdamaian di Aceh itu harusnya konsisten dijaga oleh semua pihak karena perdamaian di Aceh kan tidak dicapai dengan mudah," kata Iwan, dalam tayangan Laporan 8 Malam di kanal YouTube GarudaTV, Jumat (26/12/2025).

"Konflik bertahun-tahun hingga pada 2005 dicapai kesepakatan dan perdamaian, dalam konflik yang berjalan lama itu sudah banyak korban jiwa, darah itu sangat luar biasa. Sehingga, perdamaian itu harus dijaga sebenarnya."

"Nah, menurut saya kalau melihat pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka kemarin, harusnya tidak boleh dinormalisasi."

Bendera GAM Identik dengan Separatisme

Iwan menilai, bendera GAM memiliki makna ideologis dan politis yang kuat, serta identik dengan gerakan separatisme yang ingin memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, pengibaran bendera tersebut juga tidak boleh dianggap sebagai ekspresi biasa, lantaran dapat berpotensi sebagai separatisme laten atau tersembunyi yang diprovokasi oleh pihak atau narasi tertentu.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Represif TNI kepada Pengunjuk Rasa di Aceh Utara 

"Bendera GAM, kita lihat bermakna ideologis dan politis yang kuat. Secara simbolik dan historis, itu melekat pada gerakan separatis bersenjata."

"Karena itu kemunculan di ruang publik seperti yang kita lihat kemarin harusnya tidak bisa dianggap sebagai ekspresi biasa."

"Nah, pengibaran simbol separatis tersebut, menunjukkan masih adanya residu ideologi separatis atau indikasi separatisme laten."

"Dalam teori konflik itu ada istilahnya konflik laten dan konflik manifest."

"Walaupun konflik manifestnya sudah mencapai perdamaian pada tahun 2005, namun masih ada potensi-potensi yang disebut dengan konflik laten."

"Dan itu bisa muncul kembali ketika ada pemicu-pemicu atau ada yang melakukan provokasi-provokasi."

Ada Intervensi Pihak Asing

Selanjutnya, Iwan bilang bahwa ada perang narasi di tengah bencana di Sumatra yang dimanfaatkan oleh pihak atau provokasi tertentu, sehingga memicu pengibaran bendera GAM.

Salah satu narasi yang disorot Iwan adalah desakan pada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional, terlepas dari pernyataan Prabowo bahwa Indonesia mampu mengatasi bencana sendiri tanpa bantuan asing.

Desakan penetapan status bencana nasional tersebut, Iwan menduga, muncul karena intervensi pihak asing untuk mendiskreditkan pemerintah.

"Nah, di Aceh, dalam momen bencana alam atau banjir bandang yang melanda Sumatera dan Aceh, dari awal kita melihat bagaimana narasi yang berserakan di ruang publik, di media sosial, banyak perang narasi dan Presiden Prabowo Subianto juga sudah mencium adanya semacam gerakan-gerakan," ucap Iwan.

"Kemarin, kita melihat banyak yang mendorong adanya status bencana nasional, mendorong adanya penerimaan bantuan luar negeri, membuka diri dan sebagainya."

"Kita melihat bagaimana sikap Pak Prabowo itu kekeuh atau konsisten mengatakan bahwa kita mampu, kita bisa mengatasi bencana ini sendiri. Nah, saya ingin kaitkan pernyataan Pak Prabowo itu."

Menurut Iwan, ada peran asing dalam upaya mendelegitimasi atau mengurangi kepercayaan, dukungan, dan penerimaan publik terhadap pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana.

Di sisi lain, Prabowo sudah beberapa kali mewaspadai adanya antek-antek asing dalam pernyataan publiknya.

Iwan meyakini, pengibaran bendera GAM membenarkan pernyataan Prabowo soal campur tangan asing, karena diduga dipicu oleh peran asing yang mendelegitimasi pemerintah, sehingga terkesan tidak tanggap bencana di Sumatra.

"Dan terakhir kita melihat bahwa ada gangguan asing, ada peran asing dalam delegitimasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terutama di media sosial itu masif sekali," kata Iwan.

"Nah, munculnya aksi yang mengibarkan bendera GAM kemarin itu sebenarnya mengonfirmasi apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto."

"Karena dari awal bencana sampai sekarang masih banyak perang narasi, masih banyak upaya delegitimasi melalui media sosial yang ingin mendiskreditkan peran negara dalam penanganan bencana di di Sumatera dan Aceh."

"Banyak yang mengatakan bahwa negara tidak hadir, negara tidak bergerak cepat."

Iwan pun menegaskan, pemerintah tetap hadir untuk menangani bencana sejak awal, dan tanggap mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak.

Ia menepis segala narasi dan upaya delegitimasi yang mendiskreditkan pemerintah.

"Padahal, negara hadir sejak awal bencana itu terjadi, beberapa pesawat Hercules langsung dikirimkan oleh pemerintah pusat, membawa bantuan agar segera sampai kepada korban banjir bandang di Sumatera dan Aceh," papar Iwan.

"Sampai hari ini pemerintah melalui BNPB, aparat kepolisian, TNI, itu masih bekerja keras untuk membuka akses, membangun infrastruktur, rumah sementara, menyalurkan bantuan."

"Jadi, kita juga tidak bisa menutup mata apa yang dilakukan oleh pemerintah walaupun banyak kritik, banyak serangan di media sosial, banyak perang narasi, tetapi di lapangan kita juga tetap melihat bagaimana kehadiran negara."

Iwan lantas menilai, ada intervensi asing (sebagaimana kerap dilontarkan Prabowo) yang membuat narasi mendiskreditkan kinerja pemerintah, terutama di media sosial sehingga membentuk isu ketidakhadiran negara dalam penanganan bencana di Sumatra.

Hal itu, kata dia, memuncak pada pengibaran bendera GAM.

(Tribunnews.com/Rizki A.)