Gubernur Tersinggung, Provinsi di Mesir Ini Batalkan Aturan yang Larang Perempuan Duduk di Sebelah Sopir
TRIBUNNEWS.COM - Kekacauan dan keributan dilaporkan terjadi di terminal angkutan umum dan transportasi di Provinsi Beheira, Mesir, menyusul adanya gesekan dari kelompok pendukung dan penentang aturan yang dikeluarkan kepala dinas perhubungan setempat.
Direktur stasiun transportasi provinsi Beheira dilaporkan menetapkan larangan bagi setiap perempuan atau wanita untuk duduk di sebelah pengemudi di taksi, kendaraan sewaan, bus angkutan internal, dan bus wisata.
Baca juga: Kesepakatan Rp 585,5 Triliun Mesir-Israel, Murni Bisnis atau Dua Muka Kairo Soal Palestina?
Hanya, penetapan aturan ini disebut-sebut tanpa melibatkan gubernur setempat.
Khaberni melansir, pihak Dinas Perhubungan setempat mengambil keputusan larangan tersebut sebagai respons terhadap sejumlah keluhan terkait pelanggaran, moral publik, dan keselamatan penumpang, khususnya bagi kaum perempuan.
"Dia menekankan kalau tujuannya (adanya larangan bagi perempuan duduk di sebelah sopir saat naik kendaraan umum) adalah untuk mencapai disiplin dalam moda transportasi dan menyediakan lingkungan yang aman dan penuh hormat bagi semua orang," kata laporan tersebut dikutip Sabtu (28/12/2025).
Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Beheira juga menyatakan komitmen untuk menerapkan keputusan tersebut secara ketat di semua jalur dan rute.
Mereka juga berjanji untuk mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran, termasuk menjatuhkan denda atau menangguhkan pengoperasian kendaraan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Namun, keputusan itu membuat Gubernur Beheira, Jacqueline Azer marah, karena dikeluarkan secara sepihak dan tanpa berkonsultasi dengannya,"
"Kemarahan itu mendorongnya untuk turun tangan setelah 7 jam keputusan dikeluarkan. Gubernur mengeluarkan pernyataan pagi ini, di mana ia mengumumkan pembatalan keputusan tersebut," kata laporan Khaberni mengutip media Mesir, Al- Dustour.
Dalam keputusan pembatalan aturan itu, pemerintah Provinsi Beheira menegaskan komitmennya terhadap hak-hak perempuan dan peningkatan peran mereka dalam masyarakat.
Singkatnya, alasan pembatalan itu adalah karena aturan perempuan tidak boleh duduk di sebelah sopir kendaraan umum cenderung diskriminatif.
"Pemerintah Provinsi juga menekankan kalau tujuan utama adalah menyediakan lingkungan yang aman dan layak bagi semua orang, sambil tetap menjunjung tinggi moral publik dan hak-hak konstitusional semua warga negara," kata laporan tersebut
Setelah pembatalan diumumkan, sejumlah pengemudi kendaraan umum yang diwawancara, beberapa di antaranya membenarkan kalau mereka telah menerapkan keputusan tersebut untuk jangka waktu singkat sebelum mengetahui pembatalannya.
"Adapun yang lain menolak untuk menerapkannya, dan meminta dokumen tertulis resmi atas aturan tersebut," tulis laporan tersebut.
Mereka menambahkan bahwa mereka terkejut menemukan stiker di kendaraan yang melarang wanita duduk di kursi depan.
"Stiker-stiker tersebut segera dicopot setelah pernyataan gubernur, yang memulihkan ketertiban dan ketenangan di area terminal," tulis Khaberni.
(oln/khbrn/*)
