TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menegaskan akan mengawasi proyek Kampung Haji Indonesia di Mekkah, dengan permintaan agar lokasinya dekat Masjidil Haram demi kemudahan jamaah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, meminta agar rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah dilakukan di lokasi yang tidak jauh dari Masjidil Haram.
Menurutnya, penentuan lokasi menjadi faktor krusial agar kampung haji benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jamaah haji Indonesia, terutama saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
“Tempat kita usulkan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram dan mudah terjangkau transportasi pada waktu puncak haji,” kata Singgih kepada wartawan, Minggu (28/12/2025).
Ia menjelaskan, kedekatan lokasi dengan Masjidil Haram akan memudahkan mobilitas jamaah, termasuk bagi jamaah lanjut usia yang membutuhkan akses lebih dekat.
“Sehingga bisa digunakan juga untuk umrah dari Indonesia,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Singgih menegaskan, Komisi VIII DPR RI mendukung penuh pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah, sekaligus menekankan fungsi DPR sebagai pengawas kebijakan pemerintah, termasuk dalam aspek anggaran.
Menurutnya, dukungan ini tetap harus diiringi dengan pengawasan ketat agar proyek berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat nyata bagi jamaah.
Presiden Prabowo Subianto memantau langsung rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut lokasi berada di kawasan Taher, Mekkah, dengan jarak hanya 2 km dari Masjidil Haram.
Proyek ini sudah masuk tahap realisasi dengan nilai investasi awal mencapai lebih dari 500 juta dolar AS atau sekitar Rp8,33 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk akuisisi hotel berkapasitas 1.461 kamar di tiga tower serta pembelian lahan seluas 5 hektare yang akan dikembangkan menjadi 13 tower tambahan.
Langkah ini menandai komitmen pemerintah dan Danantara untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan Kampung Haji Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan sudah memiliki aset nyata di Mekkah.
Hotel yang sudah dibeli mampu menampung 4.383 jamaah di tiga tower dengan 1.461 kamar. Kapasitas ini menjadi bukti nyata bahwa proyek Kampung Haji Indonesia sudah memiliki aset riil di Mekkah.
Jika pembangunan 13 tower tambahan di lahan 5 hektare terealisasi, total kapasitas hunian bisa mencapai lebih dari 23 ribu jamaah.
Skala ini menjadikan Kampung Haji Indonesia sebagai salah satu kompleks akomodasi terbesar yang pernah dimiliki Indonesia di luar negeri, sekaligus menegaskan ambisi pemerintah untuk menghadirkan layanan haji yang lebih terpusat dan efisien.
Baca juga: Calon Jemaah Haji Terdampak Banjir Sumatera Boleh Lunasi Bipih Sampai 9 Januari 2026
Akses menuju Masjidil Haram akan semakin mudah dengan pembangunan Al-Hujun tunnel, terowongan yang dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki.
Infrastruktur ini ditargetkan selesai pada 2026.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menilai proyek Kampung Haji Indonesia sebagai inovasi pelayanan haji yang berpotensi meningkatkan kualitas layanan.
Namun, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan yang hati-hati dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Menurutnya, keberadaan Kampung Haji sah secara syariah sepanjang memenuhi prinsip maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan syariah) dan dikelola dengan tata kelola yang baik.
Ia menyoroti risiko eksklusivitas jamaah Indonesia dari jamaah haji dunia serta potensi pemborosan anggaran jika tata kelola tidak akuntabel.
CEO Danantara Indonesia Rosan P. Roeslani menegaskan seluruh tahapan pengembangan akan dilakukan melalui koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan Indonesia, sesuai perizinan dan tata kelola yang berlaku.
“Pengembangan akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kajian kelayakan yang komprehensif, pertimbangan regulasi, serta standar tata kelola yang prudent,” ujarnya.
Pengamat haji UIN Syarif Hidayatullah menilai proyek ini bisa menjawab keluhan klasik jamaah tentang akomodasi yang jauh dari Masjidil Haram. Jamaah lanjut usia diyakini akan sangat terbantu karena jarak lebih dekat dan fasilitas kesehatan tersedia.
Selain itu, Kementerian Agama menyebut jika Kampung Haji beroperasi penuh, biaya haji bisa ditekan karena layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi terpusat. Hal ini sejalan dengan harapan jamaah agar biaya lebih terjangkau.
Proyek ini digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai terobosan pelayanan jemaah haji Indonesia. Kampung Haji dirancang sebagai kawasan terpadu dengan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga fasilitas kesehatan.
Kampung Haji Indonesia memiliki luas 80 hektare, atau 2,5 kali lebih besar dari kawasan bisnis SCBD Jakarta. Pembangunan ditargetkan selesai tahun 2027 dan mulai digunakan pada 2028.
Rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan haji. Namun, catatan dari MUI soal tata kelola dan manfaat bagi jamaah menegaskan perlunya kajian mendalam agar proyek benar-benar membawa kemaslahatan bagi seluruh jamaah.
