TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut, Paula Henry Simatupang mengatakan, ada beberapa catatan yang ditemukan dari hasil pemeriksan semester II tahun 2025.
Dikatakannya, beberapa catatan itu diantaranya, ditemukan data sarana dan prasarana pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang belum sepenuhnya mutakhir dan belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas kebutuhan di lapangan.
Paula merincikan, pemeriksaan Semester II Tahun 2025 mencakup pengelolaan dana Pilkada Serentak 2024 serta kesiapan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pada tahun anggaran 2024–2025.
"Pemeriksaan ini bertujuan memastikan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan benar-benar sesuai kebutuhan, sekaligus menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,”jelasnya, Senin (29/12/2025).
Sementara itu, untuk KPU dan Bawaslu Sumut, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran secara material telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Tindak lanjut rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah berpotensi mengalami keterlambatan karena konsentrasi kepala daerah yang terbagi dengan kondisi terkini serta tahapan proses demokrasi, khususnya Pilkada," ucapnya
Namun demikian, ia menegaskan pelaksanaan pemeriksaan tetap dilakukan secara profesional.
Menanggapi itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan, pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan.
Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan instansi Tahun 2024 sampai Semester II Tahun 2025 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Senin (29/12/2025).
Dikatakannya, apa yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah harus sejalan dengan apa yang dirasakan masyarakat,"ucapnya.
“Jangan sampai pemerintah merasa sudah bekerja, tetapi masyarakat justru merasakan hal yang sebaliknya,” tegasnya.
Bobby juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut atas pengawasan yang dilakukan, khususnya terkait upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
"Ia berharap sinergi antara Pemprov Sumut dan BPK terus terjaga, guna mewujudkan pengelolaan anggaran yang semakin baik, akuntabel, dan transparan," tuturnya.
Disampaikan juga, terdapat tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan, terutama ketika Pemprov Sumut dihadapkan pada situasi darurat bencana yang memecah fokus Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami mohon maaf apabila dalam proses penjelasan maupun penyampaian opini masih terdapat kekurangan. Fokus OPD sempat terbagi karena kondisi darurat bencana. Namun demikian, komitmen kami tetap pada pelaksanaan perencanaan yang sesuai dengan LHP,” jelasnya.
(Cr5/tribun-medan.com)
