TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan cadangan pangan nasional untuk tahun 2026. Penetapan tersebut didasari oleh dua faktor, yang pertama mengenai proyeksi produksi pangan nasional dan kedua perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah secara khusus menggelar rapat untuk menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026.
Baca juga: Kembali Kunjungi Aceh, Prabowo Janji Rehabilitasi Sawah yang Rusak, Pastikan Cadangan Pangan Aman
"Kami hari ini khusus rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Karena apa? Yang pertama, sudah kelihatan bahwa produksi akan lebih tinggi tahun depan daripada tahun ini. Jadi harus persiapan dengan matang, penyerapannya, gudangnya," tutur Zulkifli dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Berdasarkan data Kemenko Pangan, pola panen tahun depan diperkirakan lebih maju. Jika biasanya panen raya terjadi pada Maret hingga Mei, pada 2026 panen raya berpotensi dimulai sejak Februari.
Kondisi ini, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan perlu diantisipasi pemerintah agar tidak menekan harga di tingkat petani.
"Yang biasanya itu Maret, April, Mei baru panen raya, ini mungkin Februari sudah panen raya. Jadi harus kita siap, kalau tidak nanti kan harganya bisa jatuh lagi," imbuhnya.
Faktor kedua yang menjadi perhatian pemerintah adalah percepatan dan perluasan program MBG. Zulkifli menyebut, berdasarkan laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pada 8 Januari mendatang program tersebut akan menjangkau 55 juta penerima manfaat dengan 19.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Yang kedua, menurut Kepala BGN nanti akan tanggal 8 Januari itu sudah ada 55 juta penerima manfaat (Makan Bergizi Gratis) dan ada 19.000 SPPG. Di Januari naik lagi, Februari naik lagi, Maret naik lagi. April itu sudah 80 juta penerima manfaat," ungkap Menko Pangan.
Lonjakan penerima manfaat ini berdampak langsung pada kebutuhan komoditas pangan, terutama telur, ikan, beras dan buah-buahan. Zulkifli menggambarkan besarnya kebutuhan harian yang harus dipenuhi.
"Oleh karena itu perlu telur banyak. Kalau 80 juta penerima manfaat satu hari satu butir, artinya 80 juta butir telur diperlukan. Bayangkan, kalau ikan, 80 juta potong ikan satu hari," terangnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan pangan berbasis kawasan, termasuk buah pisang untuk mendukung operasional SPPG.
Baca juga: MBG Tetap Jalan saat Libur Sekolah, CELIOS Pertanyakan Akuntabilitas BGN: Dapur SPPG Harus Ngebul?
"Satu SPPG itu perlu 1,5 hektare buah pisang per tahun. Jadi kalau ada 30.000 perlu 50.000 hektare pisang. Belum ayam, belum beras, jadi kita harus persiapan dengan baik," lanjutnya.
Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, pemerintah memutuskan menambah cadangan beberapa komoditas pangan, seperti beras.
"Oleh karena itu dengan dua itu, tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah dari 3 juta kita naikkan jadi 4 juta. Agar lebih mudah nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan dan lain sebagainya," kata Zulkifli.
Selain beras, cadangan jagung juga ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan pakan ternak seiring meningkatnya produksi telur dan ayam.
"Jagung, karena perlu juga itu, kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, perlu pakan banyak. Kemarin kita cadangkan 300.000, kita naikkan jadi 1 juta," tambahnya.
Terkait daging, Zulkifli menjelaskan pemerintah memilih skema pemberdayaan melalui impor sapi hidup. Menurutnya, kebijakan tersebut memberi nilai tambah bagi perekonomian domestik.
"Ini yang sering menjadi pertanyaan soal daging. Daging itu ada dua pilihan. Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya, agar punya nilai tambah. Jadi kalau sapi hidup, dipelihara, ada ongkos kerja, ada penggemukan, tanam rumput ada yang beli, itu udah punya nilai tambah. Itu kita bebas, permudah," jelasnya.
Akan tetapi, pemerintah berencana mengatur impor daging beku, agar tetap dapat dikendalikan dan tidak mengganggu pasar sapi hidup.
"Kalau ini permudah, berarti yang bekunya diatur. Kalau beku nggak diatur, ya yang sapi hidup nggak laku. Jadi pilihan saja," terangnya.
Zulkifli menambahkan, impor daging beku nantinya akan ditugaskan kepada Perum Bulog agar harga dan jumlahnya dapat dikendalikan, terutama menjelang hari besar keagamaan.
"Oleh karena itu, yang beku itu kita atur untuk nanti diimpor oleh Bulog, agar bisa dikendalikan harganya, jumlahnya. Mentan, badan pangan bisa langsung mengatur harga untuk lebaran dan seterusnya," jelas Menko Pangan.
Selain itu, pemerintah juga akan mengendalikan distribusi minyak goreng melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen yang dijalankan oleh BUMN pangan.
"Kemudian minyak goreng juga bisa dikendalikan yang DMO 30 persen itu nanti melalui BUMN, apakah Bulog, apakah ID Food dan lain-lain," ujar Zulkifli.
