TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Buleleng di tahun 2026 mendatang.
Sesuai rencana, pada tahun depan Pemkab Buleleng akan melakukan perbaikan jalan sepanjang 25 kilometer.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengungkapkan, kerusakan jalan di Kabupaten Buleleng tercatat sepanjang 300 kilometer lebih.
Namun karena keterbatasan anggaran, maka perbaikan jalan dilakukan secara bertahap.
Baca juga: Badung Bali Tak Gelar Pesta Kembang Api di Akhir Tahun, Dispar Sebut Anggaran Untuk Infrastruktur
Di tahun 2026, perbaikan jalan baru diprioritaskan sepanjang 25 kilometer.
Pertimbangannya yakni jalan yang paling dibutuhkan masyarakat, menghubungkan antar desa dan kecamatan, menghubungkan daerah-daerah penting seperti pertanian. Termasuk beberapa ruas yang sempat viral karena kondisinya yang rusak parah.
"Yang kemarin viral itu kita selesaikan di tahun 2026. Misalnya ruas jalan di Desa Mengening, kemudian ruas jalan merak di Desa Bukti. Selain itu ada juga beberapa ruas jalan di Kecamatan Gerokgak dan Seririt," ucapnya, Senin 29 Desember 2025.
Perbaikan 25 kilometer ruas jalan ini memanfaatkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp75 miliar.
Selain memanfaatkan BKK, perbaikan infrastruktur juga memanfaatkan APBD Buleleng. Sehingga totalnya bisa mencapai Rp100 miliar.
"Rp75 miliar itu untuk pengaspalan saja. Karena (pengaspalan) 1 kilometer butuh Rp2 miliar. Jadi dana tersebut bisa untuk 25 sampai 30 kilometer. Belum lagi pelebaran dan pembangunan jembatan, serta irigasi," sebutnya.
Sementara, Kepala Dinas PUTR Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra menambahkan, khusus jembatan beberapa titik. Salah satunya pelebaran jembatan Baktiseraga.
Alasan pelebaran jembatan Baktiseraga karena kepadatan arus lalu lintas di sekitar.
"Jembatan Baktiseraga itu nanti diperlebar. Saat ini masih dibuatkan desain, karena butuh konstruksi khusus. Rencananya pelebaran jembatan masing-masing 1 meter di kanan dan kiri jalan. Jadi perkuatan konstruksi saja, tidak dibongkar," jelasnya.
Selain itu, ada pula pembangunan jembatan di Banyuasri. Rencananya akan dibangun akses jembatan permanen untuk menuju hutan kota.
"Kebutuhan jembatan untuk dua titik ini diperkirakan mencapai Rp10 miliar," katanya.
Selain APBD dan BKK, Adiptha mengatakan pihaknya masih mengusulkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ke pemerintah pusat. Usulan anggarannya mencapai Rp50 miliar.
"Sudah diusulkan dan sedang tahap kajian. Mudah-mudahan dapat," harapnya. (mer)