TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) menerima sebanyak 432 laporan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025. 

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi sejumlah instansi negara dalam pelayanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Fajar Sidik, mengatakan total kerugian masyarakat akibat maladministrasi tersebut mencapai sekitar Rp 1,2 miliar.

Baca juga: Gubernur Sulbar Hadiri Perayaan Natal GMKI 2025 di Mamasa, Tegaskan Persatuan dan Toleransi

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam Selasa 30 Desember 2025 Anjlok

“Sektor pendidikan menjadi penyumbang kerugian terbesar, yakni mencapai Rp 951 juta. Seluruh kerugian tersebut berasal dari praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi sepanjang 2025,” ujar Fajar dalam konferensi pers akhir tahun di Mamuju, Senin (29/12/2025).

Ia menjelaskan, sektor dengan kerugian terbesar kedua adalah bidang kelistrikan, dengan total kerugian sekitar Rp 181 juta. 

Untuk sektor kelisitrikan kata Fajar, ada wilayah di Kabupaten Mamasa yang belum tersentuh jaringan listrik. 

Terutama di Desa Indobanua dan satu desa lainnya  sampai hari ini belum dialiri listrik. 

Sementara itu, kerugian terendah tercatat pada bidang kesejahteraan sosial, yakni sekitar Rp 7 juta.

Berdasarkan data Ombudsman Sulbar, pengaduan masyarakat paling banyak disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp, yakni sekitar 80 laporan. 

Pengaduan secara langsung tercatat sebanyak 39 laporan, sedangkan melalui surat sebanyak 16 laporan.

Selain itu, Ombudsman Sulbar juga menerima tiga laporan pengaduan terhadap institusi kepolisian.

Dari jumlah tersebut, dua laporan tidak ditindaklanjuti, sementara satu laporan lainnya masih dalam proses penanganan.(*)