Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah pusat bersama DPR RI dan Pemerintah Aceh sepakat mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Aceh.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana yang digelar di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rapat tersebut diikuti Pimpinan dan Anggota DPR RI, Gubernur Aceh dan Wakil, Mendagri, Tito Karnavian, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri PU, para bupati di Aceh dan sejumlah pejabat lainnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan seluruh pihak sepakat melakukan penanganan dan pemulihan pascabencana secara terkoordinasi, intens, dan terintegrasi.
“Kita sepakat penanganan dan pemulihan pascabencana dilakukan secara nasional agar percepatan pemulihan di Aceh bisa segera terwujud,” kata Dasco.
Ia menegaskan, sepulang dari Aceh, DPR RI akan membawa sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk segera diselesaikan bersama kementerian teknis, salah satunya terkait anak-anak yang hingga kini masih menjalani proses belajar di tenda-tenda darurat.
“Sampai kapan pendidikan harus berlangsung di tenda darurat. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.
Terkait pembangunan huntara dan huntap, Dasco menjelaskan saat ini masih dalam berbagai tahapan.
Ada lokasi yang pembangunannya sudah berjalan, ada yang masih dalam proses perhitungan kebutuhan, serta ada pula yang baru ditetapkan sebagai lokasi sementara maupun lokasi relokasi untuk huntap.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyusun simulasi pembangunan, agar kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah dapat segera melakukan tindakan di lapangan sesuai lokasi yang telah disepakati.
Selain itu, rapat juga membahas sejumlah desa yang hilang akibat banjir.
Saat ini, proses pendataan masih terus dilakukan agar penanganan dapat dilakukan secara cermat dan tepat sasaran.
Desa-desa yang hilang tersebut direncanakan akan direlokasi ke lokasi yang dinilai aman dan layak.
“Sudah ada gambaran daerah relokasi, termasuk kemungkinan memanfaatkan lahan HGU milik BUMN maupun swasta. Pemerintah daerah diminta aktif mengusulkan lokasi terbaik yang telah dibicarakan dengan masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: VIDEO 3.690 Rumah Rusak di Samalanga, Empat Unit Rumah Hilang
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus dilakukan.
DPR RI bahkan membuka posko di Aceh, di mana pimpinan DPR secara bergantian akan berkantor di Aceh untuk memastikan koordinasi dan percepatan pemulihan berjalan optimal.
Sementara itu, Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menyoroti persoalan kayu gelondongan sisa bencana yang disampaikan para bupati.
Para kepala daerah meminta kejelasan status hukum kayu tersebut agar dapat segera ditangani tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
DPR RI akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) terkait hal tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa terdapat tujuh kabupaten di Aceh yang menjadi fokus utama pemulihan, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan sebagian wilayah lainnya.
Aceh Tamiang disebut sebagai daerah dengan dampak terberat.
Menurut Tito, kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana secara keseluruhan mencapai Rp 59,35 triliun, dengan rincian Rp 33 triliun untuk Aceh, Rp 13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatera Utara.
“Prioritas saat ini adalah pembersihan dan pemulihan akses, terutama di daerah terpencil sebagai penghubung antar desa, sambil menghidupkan kembali roda pemerintahan dan ekonomi,” ujar Tito.
Ia menambahkan, pendataan kerusakan rumah yang terbagi dalam kategori berat, sedang, dan ringan menjadi kunci utama percepatan pemulihan.
Karena itu, BNPB diminta memimpin proses pendataan agar data yang digunakan benar-benar valid.
“Targetnya, warga maksimal tiga bulan tinggal di hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengatakan, rakor diharap ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi dan menyelaraskan langkah kerja antara DPR RI, kementerian, dan pemerintah daerah agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran.
Rapat ini diharapkan dapat melahirkan langkah konkret dalam pemulihan infrastruktur, terutama penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.
“Selain itu, juga mendorong penguatan perlindungan sosial, kejelasan skema pendanaan, serta pembagian peran antar pihak secara terintegrasi,” pungkasnya.(*)
