TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Ashabul Qahfih tolak sistem Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua HMI MPO Sinjai periode 2021-2024.

itu mengatakan wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD merupakan kemunduran serius bagi demokrasi Indonesia.

“Pilkada langsung lahir dari semangat Reformasi sebagai koreksi atas praktik lama yang sarat transaksi politik, dominasi elite, dan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat,” katanya kepada TribunTimur melalui WhatsApp pribadinya, Rabu (31/12/2025).

Pemuda kelahiran Sinjai 10 Januari 1999 itu menuturkan sistem tersebut ditinggalkan karena terbukti menutup partisipasi publik dan menjadikan kekuasaan sebagai komoditas di ruang-ruang lobi politik.

Baca juga: Pilkada Lewat DPRD, Penggiat Demokrasi Sulsel: Penghinaan Kedaulatan Rakyat!

Menurutnya, dukungan Ketua Partai di Sinjai terhadap wacana ini, dengan alasan sekadar mengikuti instruksi pusat, justru memperlihatkan kekosongan nalar kritis dan kepolosan dalam membaca sejarah demokrasi.

“Sikap tunduk tanpa perlawanan tersebut menunjukkan absennya keberanian politik untuk membela kedaulatan rakyat yang seharusnya mereka wakili,” ujarnya.

Partai politik bagi sarjana hukum Hukum Tatanegara UIN Makassar semestinya menjadi penyalur aspirasi publik, bukan sekadar perpanjangan tangan kekuasaan pusat.

“Alasan mahalnya biaya Pilkada yang dijadikan dasar peralihan dari sistem terbuka menuju Pilkada tertutup juga merupakan argumentasi yang menyesatkan,” katanya.

Sejarah mencatat lanjut Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis HMI MPO Badko Sulselbar periode 2022-2024 itu Pilkada melalui DPRD tidak pernah benar-benar murah.

“Biaya politik tetap tinggi, bahkan lebih berbahaya karena berlangsung secara senyap, elitis, dan jauh dari pengawasan publik,” ujarnya.

“Transaksi politik hanya dipindahkan dari ruang terbuka ke ruang gelap,” tambahnya.

Ia menuturkan jika Pilkada langsung dinilai memiliki banyak persoalan, maka yang wajib dibenahi adalah sistem pengawasan, integritas penyelenggara, serta penegakan hukum terhadap praktik politik uang.

“Bukan justru mencabut hak politik rakyat yang telah diperjuangkan melalui Reformasi 1998,” katanya.

“Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi demokrasi semu yang dikendalikan oleh segelintir elite jauh lebih mahal dan berbahaya bagi masa depan daerah dan bangsa,” lanjutnya.

Profil Ashabul Qahfih

Nama: Ashabul Qahfih

Sinjai, 10 Januari 1999

Alamat: Lamatti Riattang, Bulupoddo

Riwayat Pendidikan:

SD 91 Bulupoddo

SMP SMPN 9 Sinjai

SMKN 2 Sinjai

UIN Alauddin Makassar

Pengaalaman Organisasi:

Ketua Umum HMI MPO Cabang Sinjai priode 2021-2024

Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis HMI MPO Badko Sulselbar periode 2022-2024.(*)