Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara
SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Sebulan lebih pascabanjir bandang melanda Aceh Utara, ancaman serius kini membayangi kehidupan masyarakat terdampak.
Selain kerusakan permukiman dan infrastruktur, krisis pangan menjadi dampak lanjutan yang dinilai paling mengkhawatirkan akibat lumpuhnya sistem irigasi pertanian.
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil SE MM saat mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akhirnya turun langsung meninjau salah satu desa terparah terdampak banjir bandang, yakni Gampong Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Selasa (30/12/2025).
Kunjungan Mendagri sempat tertunda sehari dari jadwal awal akibat padatnya agenda nasional.
Baca juga: 13 Desa di Aceh Timur Masih Gelap, PLN Targetkan Pulih Januari 2026
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali SE MM, jajaran BNPB, serta unsur Forkopimda Aceh Utara.
“Dampak lanjutan yang tak kalah serius, yakni ancaman krisis pangan,” ujar Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil yang akrab disapa Ayahwa, Rabu (31/12/2025).
Indikator tersebut kata Ayahwa berdasarkan hasil pendataan sementara terhadap sejumlah infrastruktur yang rusak.
Misalnya, kerusakan Bendungan Daerah Irigasi (DI) Jambo Aye yang menjadi sumber pengairan utama bagi 10 kecamatan di Aceh Utara dan Aceh Timur dinilai berpotensi memicu kegagalan panen massal jika tidak segera diperbaiki.
“Saat ini sekitar 14 ribu hektare sawah terendam. Petani terancam kehilangan musim tanam dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan semakin meningkat,” ujar Ayahwa.
Selain sektor pertanian, banjir bandang juga merusak infrastruktur vital.
Sedikitnya 65 titik jalan dan jembatan dilaporkan mengalami kerusakan, yang berdampak pada terputusnya akses antarwilayah serta menghambat distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu Mendagri menyusuri sejumlah titik paling terdampak.
Kesempatan itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan, mulai dari rumah rusak, sawah yang gagal tanam, hingga akses jalan yang terputus akibat banjir.
Di hadapan wartawan, Tito Karnavian menyebut banjir yang melanda Aceh Utara tergolong ekstrem.
Ketinggian air bahkan mencapai atap rumah warga. Tidak hanya merusak permukiman, banjir juga melumpuhkan jaringan irigasi pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Menanggapi banyaknya kayu besar yang terbawa arus banjir, Mendagri meminta semua pihak tidak berspekulasi.
Ia menegaskan penilaian penyebab harus didasarkan pada data lapangan yang objektif, mengingat derasnya banjir bandang mampu mencabut pohon-pohon besar hingga ke akar-akarnya.
Pemerintah pusat, lanjut Tito Karnavian, berkomitmen memastikan negara hadir bagi warga terdampak.
BNPB telah menyalurkan bantuan darurat, mendirikan tenda pengungsian, serta mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak banjir.
Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara akan segera direalisasikan. Pendataan kerusakan rumah warga telah dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan lanjutan.
Kunjungan Kemendagri ke Aceh Utara pun menjadi ujian komitmen negara apakah kehadiran ini sekadar meninjau, atau benar-benar menjadi awal pemulihan menyeluruh yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat terdampak banjir.(*)
