TRIBUNMATARAMAN.COM - Mobilisasi alat yang dilakukan TNI untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera ternyata secara penganggaran masih dilakukan secara swadaya. Hal ini mendapat respons dari Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. 

Politisi PDI Perjuangan itu berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. 

"Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di Tahun 2025," ungkap Said Abdullah, Rabu (31/12/2025). 

Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai leading sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu. 

Baca juga: Hari Ketiga Pencarian, Pemuda Kediri Hanyut di Sungai Brantas Ditemukan Meninggal

"Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun Jembatan Bailey," ucap dia. 

Jembatan Bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. 

"Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan Jembatan Bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik," jelas dia.

Legislator yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu menilai bahwa hal ini bisa menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh K/L yang menjadi leading sector lebih gesit. Jangan sampai penanganan bencana berlarut larut karena lemahnya pola koordinasi antarsektor. 

"Kita mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Kita juga mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli Jembatan Bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatera," ucapnya.

Dirinya mengingatkan sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.

"Kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana," sarannya.

Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA BUN. "Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN ini bisa digunakan oleh pemerintah, jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA BUN untuk penanganan bencana di Sumatera," ungkap Said Abdullah. 

Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan.  (*)

(TribunMataraman.com)