Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk mengelola APBD 2026 secara lebih efisien, akuntabel dan bebas dari program yang berpotensi menjadi pemborosan anggaran mengingat APBD menyusut hingga Rp10,5 triliun.
"Demokrat menekankan agar APBD 2026 dibebaskan dari program-program yang bersifat pemborosan anggaran. Setiap belanja pemerintah harus diuji manfaatnya bagi warga, bukan sekadar besar kecilnya alokasi," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 akibat pemangkasan transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat.
Untuk itu, Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi DKI memastikan APBD 2026 dikelola lebih efisien, akuntabel dan bebas dari program yang berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
Mujiyono menyatakan, APBD DKI Jakarta 2026 diketok sebesar Rp81,32 triliun, turun Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun.
Penurunan itu dipicu pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.
Meski demikian, Demokrat menilai penetapan lima isu strategis Pemprov DKI yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan tengkes (stunting), penanggulangan kemiskinan dan kemacetan sudah berada di jalur yang tepat.
Menurut Mujiyono, prioritas tersebut menyentuh persoalan paling mendasar yang mempengaruhi kualitas hidup warga Jakarta.
"Di tengah keterbatasan fiskal, fokus utama memang perlu diarahkan pada pengendalian banjir, pengelolaan sampah dan penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan berpendapatan rendah," ujarnya.
Terkait program penanggulangan kemiskinan dan stunting, Demokrat mendorong kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil (outcome).
Bantuan sosial, kata Mujiyono, perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui penguatan UMKM mikro, akses permodalan produktif dan peningkatan kapasitas kerja.
Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak penciptaan lapangan kerja formal dan pelatihan kerja bersertifikat, khususnya bagi generasi Z dan kelompok usia produktif.
Menurut dia, warga Jakarta tidak hanya membutuhkan bantuan sosial, tetapi juga kepastian penghasilan dan peluang mobilitas ekonomi yang lebih baik.
Di sisi lain, Demokrat mencatat penyusutan APBD 2026 berpotensi mempengaruhi percepatan realisasi sejumlah program janji kerja Pemprov DKI, seperti peningkatan kesejahteraan RT/RW hingga 100 persen, perluasan CCTV untuk keamanan lingkungan, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), hingga pembangunan balai kerja.
"Penyusutan APBD 2026 juga akan mempengaruhi transformasi Jakarta menjadi kota global. Ke depan, kami berharap dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat dapat lebih optimal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak program prioritas dalam rangka menjadi kota global," kata dia.
