TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat akibat banjir besar di Sumatera akan dicairkan setelah proses verifikasi data ahli waris selesai. Hingga akhir Desember 2025, jumlah korban meninggal tercatat mencapai 1.154 jiwa.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah menyiapkan santunan sebesar Rp15 juta bagi ahli waris korban meninggal dunia dan Rp5 juta untuk korban luka berat.
Penyaluran dilakukan secara bertahap setelah seluruh data dinyatakan valid.
“Kita akan pastikan semua yang meninggal akan mendapatkan santunan. Yang luka-luka berat juga mendapatkan santunan sebesar 5 juta rupiah,” kata Gus Ipul saat Refleksi Akhir Tahun Kementerian Sosial di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Menurut Gus Ipul, verifikasi menjadi tahap krusial agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum.
Pemerintah masih mengidentifikasi ahli waris korban sebelum pencairan dana dilakukan.
“Kenapa? Karena memang ini kita harus mengidentifikasi ahli warisnya, siapa yang berhak menerima santunan itu,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh mekanisme penyaluran sebenarnya telah disiapkan dan saat ini berjalan secara simultan di daerah terdampak.
“Jadi semuanya sudah kita siapkan. Hari-hari ini kita sedang memproses penyaluran santunan bagi yang meninggal dunia,” katanya.
Pencairan santunan dilakukan setelah data korban ditandatangani oleh kepala daerah dan diverifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kalau datanya sudah selesai, ditandatangani oleh bupati atau wali kota, dan diverifikasi oleh BNPB, maka akan segera kita salurkan,” tambahnya.
Baca juga: Update Penagihan Brutal di Gresik, Jari Korban Patah dan Pelaku Diancam Hukuman 2 Tahun 8 bulan
Selain santunan korban jiwa, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyiapkan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir Sumatera. Skema bantuan tersebut dibahas dalam pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Pertemuan itu membahas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) reguler dan tambahan, serta bantuan khusus bagi korban bencana. Pemerintah menekankan agar seluruh bantuan disalurkan secara tepat dan cepat berdasarkan data penerima manfaat.
Seluruh dana santunan korban meninggal dunia dan luka berat disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data dan persetujuan bupati atau wali kota setempat. Proses verifikasi dilakukan lintas lembaga dengan melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan BNPB.
Skema ini bertujuan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh ahli waris yang sah, meski di sisi lain membuat sebagian keluarga korban masih harus menunggu pencairan di tengah kebutuhan mendesak pascabencana.
“Semua setelah datanya terverifikasi. Itu ditandatangani oleh bupati atau wali kota bersama BNPB,” pungkas Gus Ipul.
Berdasarkan data BNPB per Rabu (31/12/2025), bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera menyebabkan 1.154 orang meninggal dunia, 165 orang dilaporkan hilang, dan sekitar 378.200 warga mengungsi.
