TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan kasus dugaan korupsi PLN Batubara Investasi (PLNBBI) dalam akuisisi saham PT Atlas Resource periode 2018–2020 dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru.

Anang menjelaskan, penghentian perkara di tingkat penyelidikan bukan berarti kasus berhenti sepenuhnya.

“Perkara dihentikan di tingkat penyelidikan itu biasanya karena belum cukup bukti, tapi itu kan belum mutlak dan bisa saja dibuka kembali ketika ditemukan bukti baru yang mendukung, jadi enggak harga mati penyelidikan dihentikan itu,” ujar Anang Supriatna kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, dikutip Rabu (31/12/2023).

Ia menambahkan, Kejagung tetap memantau penanganan perkara yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta.

“Ya kita berikan kesempatan lah kepada daerah-daerah itu, jangan langsung kita ambil alih, biarkan mereka bekerja dulu,” kata Anang.

Baca juga: Malam Tahun Baru Jadi Ironi, Bu Cinta Mantap Lepas 29 Tahun Ikatan Ridwan Kamil

Kasus ini sempat menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat luas.

Pada 2018, PLNBBI menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Atlas Resource Tbk (ARII) terkait akuisisi saham anak usaha PT Atlas Resource, yakni PT Banyan Koalindo Lestari (BKL) dan PT Musi Mitra Jaya.

Namun, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2022 mencatat adanya kekurangan pasokan batubara untuk PLTU 7 di Jawa akibat tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) oleh anak usaha Atlas Resource. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Sebagai tindak lanjut, Kejati Jakarta pada 2023 telah memanggil Direktur PT Atlas Resource Tbk, Joko Kus Sulistyoko, untuk dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Atlas Resource maupun PLNBBI belum memberikan keterangan resmi atas dugaan kasus tersebut.