TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Sosial Kota Makassar mencatat 500 warga mengalami peningkatan perekonomian sepanjang tahun 2025.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie menyebut, warga tersebut kini tak lagi mendapatkan bantuan, mereka tak lagi masuk dalam kategori desil 1 hingga 5.

Desil merupakan kategori tingkat kesejahteraan masyarakat, dari yang paling rendah hingga paling tinggi (desil 1-10).

Desil 1-5 mencakup sekitar 50 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, sehingga menjadi sasaran utama berbagai program bantuan sosial. 

Berdasarkan hasil verifikasi dan pembaruan data kesejahteraan sosial, mereka dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

"Tahun 2025, 500 lebih warga tidak lagi menerima bantuan, artinya mereka sudah tidak masuk dalam desil 1-5, kondisi perekonomiannya membaik," kata Andi Bukti Djufrie, Kamis (1/1/2026). 

Kendati begitu, tak sedikit warga yang komplain. 

Mereka protes karena tak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan 

Andi Bukti menegaskan, keluarnya warga dari daftar penerima bantuan bukan berarti mereka diabaikan.

Melainkan menjadi indikator keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. 

Adapun masyarakat dengan kategori ekonomi lemah mendapat beragam bantuan dari pemerintah. 

Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan jaminan kesehatan, hingga pekerja bukan penerima upah. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Makassar, Kaharuddin Bakti merinci total penerima bantuan berdasarkan jenisnya. 

Untuk PKH, pada periode Oktober-Desember sebanyak 29.507 keluarga, BPNT 40.566 keluarga. 

Selanjutnya program bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 289.237 jiwa, penerima upah bukan pekerjaan 248.959.

Ke depan, data tersebut akan terus diperbarui berdasarkan kondisi riil di lapang

Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Ia menegaskan, validitas data menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan sosial. 

Dengan data yang akurat, pemerintah tidak lagi meragukan siapa saja yang benar-benar berhak menerima bantuan.

“Sehingga pada saat kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, datanya sudah valid dan tidak perlu diragukan lagi,” jelasnya.

Program penguatan data ini menjadi salah satu fokus utama Dinsos tahun 2026.

“Kita bisa bekerja karena data. Kita bisa melakukan gerakan apa saja kalau ada data. Kalau data sudah lengkap, sudah valid, sudah bagus, apa pun kita bisa lakukan,” tegasnya.

Termasuk dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, Dinsos akan memfinalkan data penerima desil 1 hingga desil 5, sehingga ketika dibutuhkan, data tersebut siap digunakan.

Daftar penerima bantuan sosial Kota Makassar: 

- PKH Periode Oktober-Desember = 29.507 Keluarga

- BPNT/Sembako Periode Oktober-Desember  = 40.566 Keluarga

- PBI JK (APBN) Periode Desember = 289.237 Jiwa

- PBPU BP Pemda (APBD) Periode Desember = 248.959 Jiwa