TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Ada kabar penting bagi warga Banyumas, terutama yang sering berurusan dengan layanan kesehatan daerah.
Di balik kemeriahan pelantikan ratusan pejabat di Pendopo Si Panji pada awal tahun 2026 ini, terselip sebuah perubahan struktur yang cukup fundamental dalam tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas.
Dua rumah sakit plat merah andalan warga, yakni RSUD Ajibarang dan RSUD Banyumas, kini tidak lagi berjalan 'sendirian'.
Baca juga: Banyumas Pilih Salawatan dan Kulineran di Alun-alun, Tanpa Pesta Kembang Api Tahun Baru
Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru yang mulai berlaku, kedua rumah sakit ini resmi berada di bawah satu atap administratif dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyumas.
Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, membeberkan detail perubahan ini usai acara pelantikan, Kamis (1/1/2026).
Menurutnya, langkah ini diambil untuk merapikan barisan birokrasi, khususnya di sektor kesehatan yang sangat vital.
"Terdapat sejumlah penyesuaian kelembagaan dalam SOTK baru, di antaranya penggabungan Dinas Kesehatan secara administratif dengan RSUD Ajibarang dan RSUD Banyumas," jelas Eko.
Meski kini 'nginduk' atau bergabung secara administratif ke Dinas Kesehatan, Eko memastikan bahwa marwah dan kewenangan rumah sakit tidak lantas dikebiri. Struktur jabatan di dalam rumah sakit tetap dipertahankan agar pelayanan medis tidak terganggu.
"Meskipun eselonisasi di dalamnya tetap sama," tambahnya menenangkan kekhawatiran soal penurunan grade jabatan.
Artinya, direktur dan jajaran manajemen RSUD tetap memiliki peran krusial, namun kini garis koordinasi dan administrasinya lebih terpadu di bawah payung besar Dinas Kesehatan. Tujuannya sederhana: agar kebijakan kesehatan di Banyumas satu komando, satu irama, dan tidak ada lagi ego sektoral yang menghambat layanan pasien.
Perubahan ini selaras dengan visi Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, yang dalam pidato pelantikannya menekankan pentingnya menghilangkan sekat-sekat antar instansi. Bupati ingin birokrasi Banyumas lebih "lincah" dan kolaboratif.
"Hilangkan sekat-sekat ego sektoral antarperangkat daerah, sehingga pembangunan berjalan dalam satu irama yang saling melengkapi," tegas Bupati Sadewo.
Dengan satu atapnya RSUD dan Dinkes, diharapkan respons terhadap isu-isu kesehatan—mulai dari wabah penyakit hingga layanan rujukan—bisa ditangani lebih cepat tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
Selain sektor kesehatan, perombakan SOTK ini juga menyentuh sektor lain, seperti rotasi Kepala Satpol PP Sugeng Amin yang kini memimpin Bapenda, serta Krisianto yang mengisi pos Kasatpol PP.
