SURYA.CO.ID - Hampir 38.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Di balik tugas berat tersebut, pemerintah memastikan adanya dukungan finansial bagi prajurit yang bertugas di lapangan.
Dalam rapat terbatas di lokasi pembangunan hunian Danantara, Kabupaten Aceh Tamiang, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti istilah honor yang selama ini digunakan untuk anggota TNI di daerah bencana.
Awalnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa prajurit menerima uang makan dan uang lelah dengan nominal tertentu.
“Para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, Bapak. Uang saku. Per orang Rp165.000. Kemudian pergeseran pasukan dari homebase,” kata Suharyanto saat memaparkan laporannya, dikutip dari siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden RI, Kamis (1/1/2026).
Mendengar laporan tersebut, Prabowo langsung mengoreksi istilah yang digunakan. Menurutnya, tidak tepat menyebut kata “lelah” untuk menggambarkan tugas seorang tentara.
“Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara tidak boleh lelah. [Jadi] uang semangat,” ucap Prabowo.
Suharyanto kemudian menegaskan kembali fungsi dana tersebut.
“Uang saku bapak,” jawab Suharyanto.
Baca juga: KSAD Curhat Tentara Cuma Dikasih Makan Saat Bencana, Menkeu Purbaya Sindir Menteri PU: Lu Pelit Lu
Prabowo pun menutup pembahasan itu dengan penegasan nilai pengabdian prajurit.
“(Anggota TNI) tidak pernah lelah, berbakti kepada negara dan bangsa. Oke lanjut,” sambung Prabowo.
Dalam rapat yang sama, Suharyanto juga menjelaskan mekanisme pembiayaan infrastruktur pascabencana, khususnya jembatan.
BNPB disebut akan mendahulukan pembangunan, lalu pembiayaannya diaudit sebelum ditagihkan ke Kementerian Keuangan.
“Kemudian, untuk kebutuhan jembatan dan sebagainya, jembatan gantung, semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu, Bapak, setelah diaudit, nanti yang dikeluarkan itu ditagihkan, begitu Bapak,” jelas Suharyanto.
“Kami audit BPKP, berapa jumlahnya, baru dimintakan ke Kementerian Keuangan, jadi polanya seperti itu.”
Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran tersedia untuk membayar kerja keras prajurit TNI di wilayah terdampak bencana Sumatra.
Menurutnya, pencairan dana bisa dilakukan selama mekanismenya masuk akal dan sesuai pengajuan.
“Tergantung nanti KSAD-nya ngajuin seperti apa, kita bayar sesuai permintaan dia. Kalau pintar-pintar ya sisipin aja, kan bisa buat anggaran ini, buat tenaga kerja kan bisa, asal masuk akal kita keluarin,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
Ia juga mengaku prihatin melihat kondisi prajurit di lapangan yang harus bekerja keras dengan fasilitas terbatas.
“Kan kasihan tuh makannya nasi bungkus rupanya. Di YouTube, saya lihat makan di karton, lho, di TikTok. Kan kasihan kayak gitu, sudah kerja capek. Saya pikir harus perlakukan lebih layak,” tegasnya.
Adapun total personel TNI yang diterjunkan mencapai 37.910 orang. Jumlah ini mencakup tambahan 15 batalion, terdiri dari lima batalion zeni dan 10 batalion teritorial pembangunan.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut, pasukan tersebut fokus membantu rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah terdampak bencana.
“(Pelibatan personel TNI) itu akan membantu pemasangan jembatan bailey, kemudian pembuatan huntara (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap), pembersihan lumpur yang ada di sekolah, pesantren, jalan, dan fasilitas umum lainnya,” kata Agus.
Baca juga: Menkeu Purbaya Pastikan Anggota TNI yang Bantu Korban Bencana Dibayar, Ga Cukup Nasi Bungkus
Selain pembangunan fisik, TNI juga menjalankan tugas kemanusiaan seperti penyediaan air bersih, evakuasi medis, distribusi logistik, hingga pemulihan trauma masyarakat.
Hingga kini, TNI telah mendirikan 25 dapur lapangan, membangun 124 sumur bor, 42 pos kesehatan, dan 186 unit MCK. Sebanyak 32 jembatan bailey serta 40 jembatan armco juga telah dibangun atau difungsikan untuk memulihkan akses transportasi.
Untuk mendukung seluruh operasi tersebut, TNI mengerahkan 89 unit alutsista, termasuk pesawat, helikopter, dan kapal perang.
“KRI membawa dukungan alat berat, kendaraan kesehatan, mendukung membawa juga tenaga kesehatan, dan membantu Kementerian/Lembaga lain seperti peralatan PLN, membawa BBM, bahan pangan, genset, dan sebagainya,” papar Agus.
Total logistik yang telah disalurkan TNI hingga saat ini mencapai 2.669,53 ton melalui jalur udara, laut, dan darat.
