SURYA.CO.ID - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru resmi berlaku di Indonesia mulai, Jumat (2/1/2026).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan KUHP terbaru menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Sabtu (6/12/2022).
UU itu kemudian disahkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Januari 2023, dan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023.
“Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal 624 yang diundangkan tiga tahun lalu tersebut.
Setelah KUHP selesai digarap, KUHAP dirampungkan legislator pada waktu berikutnya.
DPR telah mengesahkan RUU KUHAP menjadi UU KUHAP pada rapat paripurna, Selasa, 18 November 2025 lalu.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
“Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026,” ujar Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna pengesahan KUHAP di Kompleks Parlemen, Jakarta, saat itu.
Presiden Prabowo Subianto meneken UU KUHAP pada 17 Desember 2025 lalu. UU KUHAP ini menjadi UU Nomor 20 Tahun 2025.
Kritik dan kekhawatiran telah nyaring terdengar soal KUHP dan KUHAP versi termutakhir itu.
Baca juga: Cara Cek Cakupan Wilayah Internet Rakyat, Solusi WiFi Murah Rp 100 Ribu Selama 30 Hari
Pengesahan kedua aturan terbaru itu mendapat sambutan haru dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Habiburokhman terharu karena menilai, ini merupakan hasil dari perjuangan panjang.
"Perjuangan panjang kita mengganti KUHP warisan penjajah Belanda, dan KUHAP warisan Orde Baru akhirnya bisa terlaksana setelah 29 tahun Reformasi," sambungnya saat ditemui, Jumat (2/1/2026), dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.
Saat ini, Habiburokhman menyebut hukum Indonesia memasuki babak baru, karena sebagai alat rakyat mencari keadilan.
"Harusnya pembaruan KUHP dan KUHAP baru kita laksanakan di awal Reformasi, tapi selalu ada halangan dan rintangan."
"Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami sampaikan selamat menikmati dua aturan hukum pidana utama yang sangat reformis, pro penegakan HAM dan jauh lebih maksimal menghadirkan keadilan," imbuh Habiburokhman.
Habiburokhman merupakan anggota DPR RI Periode 2019-2024 dan 2024-2029.
Politikus dari Partai Gerindra ini lahir di Metro, Lampung, 17 September 1974.
Habiburokhman menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum (FH), Universitas Lampung (Unila), lalu menalnjutkan ke jenjang S2 di FH Universitas Indonesia (UI).
Semasa kuliah, pria yang akrab disapa Habib ini aktif di berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Senat Mahasiswa FH Unila dan Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Lampung (KMPPRL).
Di era 1998-an Habib dikenal sebagai pentolan aktivis Mahasiswa yang giat mememimpin demo menuntut Presiden Soeharto mundur.
Akibat kekritisannya Habiburokhman sempat beberapa kali ditangkap dan ditahan pihak berwajib.
Sejak tahun 2005 Habib mendirikan Serikat Pengacara Rakyat (SPR) yang rajin mengajukan gugatan Class Action membala hak-hak rakyat.
Disamping menjadi advokat pembela publik Habib juga mendirikan Kantor Hukum Bisnis Habiburokhman & Co yang berkedudukan di Menteng Jakarta Pusat. Banyak kliennya yang berasal dari mancanegara.
Tahun 2010 Habib resmi menjadi kader Gerindra dan langsung menduduki jabatan prestisius sebagai Ketua Bidang Advokasi dan sekaligus anggota Dewan Pembina.
Pada 2012, Habib memimpin Tim Advokasi Jakarta Baru, kelompok Advokat yang mebela kepentingan hukum Jokowi – Ahok, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra.
Pada 2014, Habib menjadi Direktur Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo -Hatta pada Pemilu Presiden saat itu.
Kariernya sebagai Advokat politik berlanjut saat Pilkada DKI Jakrtas 2017.
Ia mendirikan dan memimpin Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) kumpulan advokat yang berperan besar memanangkan Pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Lanjut tahun 2019 dia menjadi salah satu Juru Bicara Hukum Pasangan Calon Prabowo Sandi pada Pilpres.
Pada 2019 pula Habib lolos menjadi anggota DPR RI Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I.
Saat ini Habib sedang menyusun disertasi S3 di Program Doktoral Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
===
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.
Klik di sini untuk untuk bergabung
