Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana
TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sumenep terkait persoalan banjir di kawasan perkotaan hingga kini belum diterima DPRD Sumenep.
Padahal, riset yang dilakukan bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan banjir.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, Wahyudi mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan resmi hasil penelitian tersebut.
Dirinya menegaskan, Komisi III berharap riset itu dapat segera dibahas bersama legislatif agar tidak berhenti sebatas kajian akademik.
Baca juga: Banjir di Kamal Bangkalan Capai 2 Meter, Camat Soroti Gorong-Gorong Sesak
"Kami masih belum menerima hasil risetnya. Padahal, kami berharap bisa didiskusikan dengan Komisi III," kata Wahyudi, Jumat (2/1/2026).
Dengan demikian lanjutnya, DPRD Sumenep dalam waktu dekat akan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan banjir yang selama ini kerap terjadi di wilayah perkotaan Sumenep.
Menurut Wahyudi, hasil penelitian Brida harus diimplementasikan dan dijadikan rujukan utama dalam penyusunan program kerja OPD, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kembali menekankan, DPRD tidak menginginkan program pemerintah daerah bersifat seremonial dan tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Program yang dibuat harus mengacu pada hasil penelitian. Persoalan banjir di perkotaan ini sudah lama terjadi, tapi tidak ada perbaikan signifikan, terutama pada gorong-gorong dan sistem irigasi," tegasnya.
Terpisah, Kepala Brida Sumenep, Benny Irawan, menjelaskan bahwa penelitian tersebut menemukan sejumlah faktor utama penyebab banjir di kawasan perkotaan. Itu iantaranya sistem drainase yang tidak memadai, perubahan tata guna lahan, serta berkurangnya area resapan air.
Menurut Benny, penelitian tersebut dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek hidrologi, geopasial, dan sosial untuk merumuskan strategi penanganan banjir yang terpadu.
"Penelitian ini penting untuk mendukung Pemkab Sumenep dalam merumuskan solusi yang adaptif dan berkelanjutan," terangnya.
Ia mengungkapkan, hasil riset tersebut juga memuat sejumlah rekomendasi mitigasi, baik struktural maupun nonstruktural. Mitigasi struktural meliputi normalisasi dan pelebaran saluran air, pembangunan sumur resapan dan biopori, hingga peningkatan infrastruktur mikro perumahan.
Sedangkan mitigasi nonstruktural mencakup pembentukan forum komunitas warga siaga banjir, edukasi dan sosialisasi lingkungan, aksi bersih sungai dan saluran air, serta sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
"Hasil penelitian ini cukup lengkap, termasuk rekomendasi kebijakannya," terangnya.
