TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara menyatakan bakal berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna membahas kekosongan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah itu.

Terhitung sudah hampir setahun (11 bulan) kondisi berlangsung sejak Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan dilantik 20 Februari 2025.

"Kami akan koordinasi dengan BKN, bagaimana aturan-aturan terbaru," ujar Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas di Medan, Senin, (5/1/2026).

Nantinya, kata dia, pihaknya akan membahas terkait teknis pengisian dari kekosongan kepala organisasi perangkat daerah terebut.

Sorotan tertuju terkait efektif berjalannya roda pemerintahan dan pemanfaatan anggaran 

"Belum tau, lelang atau asesmen, ini kita lihat seperti apa arahannya dari BKN," kata dia.

Ia mengatakan sedikitnya 10 kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah yang dipimpinnya dijabat Pelaksana Tugas (PLT).

Rico Waas mengatakan kekosongan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah tersebut menjadi atensi pemerintah setempat dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Segera, secepatnya. Karena ini akan membantu saya kerja dan pak wakil. Insya Allah dalam bulan ini," sebut dia.

Adapun kepala organisasi perangkat daerah yang dijabar PLT yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdanganan, Dinas Perhubungan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Lalu, Dinas Sumber Data Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kekosongan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Medan kembali bertambah pada awal 2026 ini. Hingga kini, tercatat sembilan kursi jabatan strategis itu kosong menyusul dua kepala dinas yang ditarik Bobby Nasution ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kedua pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Illyan Chandra Simbolon yang dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial Sumut, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Medan, Nurbaiti Harahap yang kini menjabat Kadis PMPTSP Sumut.

Belum lagi pada level eselon III yang masih dijabat pelaksana tugas seperti Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Camat Medan Barat, Camat Medan Belawan, Camat Medan Johor, Camat Medan Amplas serta posisi sekretaris, kepala bidang/kepala bagian hingga jabatan eselon IV di sejumlah perangkat daerah tercatat masih cukup banyak yang kosong. 

Kondisi ini tak lepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sumut yang sebelumnya memboyong sejumlah pejabat eselon II dari Pemko Medan.

Di antaranya Kadis SDABMBK Topan Obaja Ginting (Tersangka Korupsi Jalan), Kadis Perkim Cikataru Alexander Sinulingga, Kepala Inspektorat Sulaiman Harahap, Kadis Kesehatan Yudha Pratiwi Setiawan, serta Kepala BKPSDM, Sutan Tolang Lubis.

Selanjutnya Kepala Bagian PBJ, Chandra Dalimunthe dan Kabag Umum Chusnul Fanany Sitorus. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)