TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menegaskan posisi partainya yang secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
PDI Perjuangan, kata dia, tetap berdiri pada prinsip Pilkada langsung oleh rakyat sebagai bentuk kedaulatan demokrasi.
La Ode menyatakan bahwa mekanisme pemilihan langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan hasil panjang perjuangan reformasi yang tidak seharusnya ditarik kembali.
Menurutnya, Pilkada langsung memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerah secara mandiri dan berdaulat.
“Sikap kami jelas, pemilihan kepala daerah tetap dilakukan langsung oleh rakyat,” tegas La Ode Haimudin, Rabu (7/1/2026).
Ia menilai, mengakhiri Pilkada langsung dengan alasan efisiensi biaya merupakan langkah yang keliru.
Baginya, demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari mahal atau murahnya biaya penyelenggaraan.
La Ode juga merespons alasan klasik soal tingginya ongkos Pilkada yang kerap dijadikan dasar untuk mendorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurutnya, persoalan biaya seharusnya dijawab dengan pembenahan sistem, bukan dengan mencabut hak pilih masyarakat.
“Kalau alasannya hanya mahal, pertanyaannya apakah tidak ada instrumen khusus untuk menekan biaya itu?” ujarnya.
Ia menilai praktik politik uang akan bisa ditekan jika aturan Pilkada dijalankan secara konsisten dan tegas.
Baca juga: DPRD Bicara Blak-blakan soal Pelantikan Pejabat Baru Pemprov Gorontalo
Masalah utama, kata dia, justru muncul ketika pelanggaran dibiarkan berulang dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.
“Money politik jangan dinormalisasi. Ini soal memurnikan demokrasi,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode menegaskan bahwa PDI Perjuangan memilih untuk mendengarkan suara masyarakat secara langsung dalam menyikapi wacana tersebut.
Ia bahkan mengusulkan agar aspirasi publik diuji secara terbuka.
“Coba saja tanyakan ke masyarakat, apakah mereka benar-benar sudah ikhlas hak memilih itu diserahkan ke DPRD,” ucapnya.
Meski mengakui bahwa keputusan politik sering kali ditentukan oleh kekuatan mayoritas, La Ode mengingatkan agar setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat, bukan hanya elite politik.
“Ini harus dijawab, apakah benar demi rakyat atau justru demi kepentingan elit,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam setiap sikap politiknya, PDI Perjuangan berkomitmen menjaga dan memperjuangkan suara rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.
Sementara itu, TribunGorontalo.com masih terus menghimpun tanggapan dari elite partai politik di tingkat Provinsi Gorontalo, khususnya partai-partai yang menyatakan dukungan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.
Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mengemuka setelah disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024).
Prabowo menilai sistem Pemilu di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu dibenahi.
Ia mengusulkan agar gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD, serupa dengan praktik di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dinilai lebih efisien.
“Menurut saya sistem kita perlu diperbaiki. Kita tidak boleh malu mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” kata Prabowo saat itu.
Usulan tersebut mendapat respons beragam dari partai politik.
Sejumlah partai seperti Gerindra, Golkar, PKB, Partai Ummat, dan NasDem menyatakan dukungan, sementara PAN menyebut wacana itu layak untuk dipertimbangkan.
Namun, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira mengkritik keras alasan efisiensi biaya yang dijadikan dasar pengusulan tersebut.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menilai bahwa yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan Pilkada, bukan mekanisme pemilihan langsungnya.
Menurut Hugo, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hak demokrasi rakyat untuk menggunakan suara akan tereduksi.
Hal itu disampaikannya dalam wawancara program Sapa Indonesia Pagi di KompasTV, Senin (5/1/2026).
“Soal biaya itu urusan lain. Menurut kami di PDI Perjuangan, yang diperbaiki adalah sistem pemilihannya,” ujar Hugo.
Ia menjelaskan bahwa banyak aspek dalam Pilkada yang bisa diefisienkan, salah satunya dengan menekan praktik mahar politik di internal partai.
Hugo menyebut, biaya tinggi sering kali bermula dari kewajiban setoran calon kepada partai politik.
“Banyak biaya itu dimulai dari mahar politik di partai. Harga per kursi kadang tidak masuk akal,” ungkapnya.
Selain itu, Hugo menilai biaya Pilkada dapat ditekan jika pelaksanaannya disatukan dengan Pemilu legislatif.
Menurutnya, Pilkada yang digelar terpisah membutuhkan anggaran tersendiri yang besar.
“Kalau Pilkada digelar bersamaan dengan Pileg, tentu biayanya bisa ditekan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sanksi tegas bagi partai politik yang terbukti menarik mahar dari calon. Menurut Hugo, hukuman berat perlu diterapkan agar praktik tersebut tidak terus berulang.
“Kalau partai menarik mahar, langsung diberi sanksi tegas, bahkan bisa diskors,” tegasnya.
Hugo menegaskan, efisiensi anggaran bisa dicapai dengan pembenahan sistem dan penegakan aturan.
Namun, mengambil kembali hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung dinilainya sebagai harga yang terlalu mahal bagi demokrasi.
“Mengambil hak rakyat itu jauh lebih mahal dari biaya politik,” pungkasnya. (*)
(*)
