Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra
TRIBUNBEKASI.COM, KOTA BEKASI- Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi menerapkan langkah efisiensi terhadap pendapatan pegawai menyusul beban utang operasional yang mencapai sekitar Rp70 miliar kepada pihak ketiga.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid (CAM), dr. Sudirman, mengatakan manajemen melakukan penyesuaian pada belanja pegawai yang selama ini dinilai terlalu tinggi.
“Efisiensi itu kami lakukan dari belanja pegawai, kan belanja pegawai kita itu terlalu tinggi sebetulnya 60,4 persen ya,” kata Sudirman, dikutip Jumat (9/1/2026).
Sudirman menjelaskan, berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan hasil audit Inspektorat, porsi belanja pegawai idealnya berada di kisaran 45 persen.
“Hasil audit inspektorat juga salah satu temuannya itu sebenarnya belanja pegawainya terlalu tinggi,” jelasnya.
Sudirman menuturkan upaya efisiensi juga terkait pemotongan remunerasi pegawai.
Namun kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara merata.
Hanya saja mempertimbangkan status serta besaran penghasilan pegawai.
“Nah, semua PNS terkena rasionalisasi dengan pemotongan remunerasi, tapi yang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pegawai BLUD yang dengan penghasilan tertentu tidak kami potong remunerasinya,” tuturnya.
Sudirman memaparkan, untuk aparatur sipil negara (ASN), besaran pemotongan remunerasi disebutkan sekitar lima persen.
Sementara bagi tenaga BLUD dan dokter, penyesuaian dilakukan melalui penurunan persentase jasa pelayanan (Jaspel).
“Penghasilan UMR ke bawah kami tidak potong, tapi untuk yang ke atas itu, seperti dokter-dokter itu kan Ya, kami lakukan pemotongan Jaspelnya gitu turun dua persen, kalau besaran nominal sekira 8 - 10 persen," paparnya.
Sebagai informasi, Sudirman sebelumnya mencatat kalau RSUD memiliki utang operasional.
Utang tersebut merupakan kewajiban kepada vendor.
“Iya iya, angkanya sekitar segitu (Rp 70 Miliar) itu semacam utang operasional ya Buat gas medis, laboratorium,” ucapnya.
Sudirman menegaskan, utang tersebut terutama berasal dari belanja obat dan bahan habis pakai yang menjadi kebutuhan utama layanan rumah sakit
Menurutnya, seluruh tanggungan tersebut menjadi beban RSUD sebagai BLUD.
“Iya oleh kami, oleh RSUD sebagai BLUD,” tegasnya.
Sementara Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, kondisi tersebut mendorong perlunya langkah efisiensi serta perbaikan manajemen agar operasional RSUD tetap berjalan secara proporsional dan berkesinambungan.
Ia pun telah menginstruksikan manajemen RSUD untuk menyesuaikan langkah-langkah kebijakan dengan kemampuan dan kondisi keuangan yang ada saat ini.
“Oleh karena itu saya sudah memperintahkan kepada manajemen untuk melakukan langkah-langkah disesuaikan dengan tentu kemampuan dan kondisi yang ada,” kata Tri, dikutip Jumat (9/1/2026).
Menurut Tri, sebagian upaya yang diambil adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Lalu untuk teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen RSUD.
“Jadi saya kira bagaimana pengurangan itu hanya dilakukan terkait dengan jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kemudian harus mereka keluarkan, nanti kalau secara teknis Saya kira direktur RSUD tapi kebijakannya adalah secara umum itu,” imbuhnya.
Tri menuturkan, persoalan keuangan RSUD telah berlangsung cukup lama dan baru dilakukan pemetaan menyeluruh setelah adanya pergantian pimpinan.
“Kami sama-sama menanggulangi terkait dengan proses yang mungkin sudah terjadi begitu lama, begitu audit yang pada saat penyerahan direktur RSUD yang baru kita harus melakukan mapping dan kondisi ini yang harus kita perbaiki,” tuturnya. (M37)
