TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa penugasan dr Lalu Herman Mahaputra alias dr. Jack sebagai kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB didasarkan pada pertimbangan objektif.

Mantan Direktur RSUD NTB tersebut ditunjuk atas kapasitas kepemimpinan, manajerial, serta pengalaman tata kelola yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik, dalam pernyataan resminya, Sabtu (10/1/2026). 

Khalik menjelaskan, mutasi dan penugasan pejabat struktural tidak semata-mata ditentukan oleh kesesuaian latar belakang disiplin ilmu formal, melainkan melalui proses pendalaman kompetensi, evaluasi kinerja, dan wawancara langsung dengan pimpinan daerah.

“Pemerintah Provinsi NTB melihat kompetensi pejabat secara utuh. Kepemimpinan, integritas, pengalaman manajerial, serta kemampuan mengelola sistem dan organisasi menjadi pertimbangan utama dalam penugasan jabatan strategis,” ujar pria yang akrab disapa AK ini.

Baca juga: Gubernur NTB Ambil Langkah Tegas, Demosi 5 Pejabat karena Kinerja Buruk

Ia menambahkan, meskipun dr. Jack dikenal luas berlatar belakang profesi kedokteran dan memiliki pengalaman sebagai pimpinan rumah sakit, yang bersangkutan juga memiliki rekam jejak panjang sebagai pelaku usaha serta pemimpin organisasi.

Ia dianggap memahami tata kelola bisnis, manajemen keuangan, pengambilan keputusan berbasis kinerja, dan pengembangan sistem yang berorientasi pada hasil.

“Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan tantangan Bapenda ke depan, terutama dalam mempercepat proses bisnis, memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan,” jelasnya.

Menurut AK, penugasan ini sekaligus mencerminkan pendekatan kepemimpinan modern dalam birokrasi, yang tidak membatasi penilaian pada latar belakang profesi semata, melainkan pada kapasitas adaptif, visi manajerial, dan keberanian melakukan pembaruan sistem.

“Dengan gaya kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan berorientasi pada perbaikan sistem, Pemerintah Provinsi NTB meyakini dr. Jack memiliki kapasitas untuk mendorong transformasi tata kelola di Bapenda,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa seluruh proses mutasi telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui pertimbangan yang matang. 

Penugasan ini diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Daftar Pejabat Dimutasi 

Adapun daftar pejabat Pemprov NTB yang dimutasi gubernur NTB:

1. Kepala Biro Adpim Setda NTB, Hairul Akbar menjadi Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan pada Disnakeswan NTB
2. Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Muhammad Taufieq Hidayat menjadi Kepala Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag)
3. Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti menjadi Kabid Deposit pada Dinas Perpustakaan dan Arsip
4. Kepala BPSDM, Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
5. Kepala Dispora, Wirawan Ahmad menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMK
6. Kepala Dinas Koperasi dan UMK Ahmad Masyhuri menjadi Dinas Sosial dan Keluarga Berencana (Dinsos KB)
7. Kepala BPBD NTB, Ahmadi menjadi Kepala Biro Organisasi
8. Kasat Pol PP, Fathul Gani menjadi Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda NTB
9. Kepala Dikbud NTB, Aidy Furqan menjadi Kepala Dinas Tenaga dan Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
10. Kepala Dinas Perdagangan, Jamaluddin Malady menjadi Kepala Biro Pemerintahan
11. Kepala Biro Umum Setda NTB, Muhammad Riadi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan)
12. Staf Ahli Gubernur, Subhan menjadi Kabid pada Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak
13. Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi menjadi Staff Ahli Gubernur Bidang Perekonomian
14. Kepala PUPR NTB, Sadimin menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
15. Dirut RUSD NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
16. Kepala DP3AKB, Surya Bahari menjadi Kepala Kesbangpol
17. Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
18. Asisten I Setda NTB, Fathurrahan menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
19. Kepala Dinas Sosial, Nunung Triningsih menjadi Kasat Pol PP
20. Staff Ahli Gubernur Ahsanul Khaliq menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik)
21. Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Najamuddin Amy menjadi Kepala Bidang Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sementara OPD NTB yang belum memiliki kepala baru dalam mutasi sebanyak lima instansi yakni:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang dan Perkim (PUPR-Perkim)
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora)
5. RSUD Provinsi NTB.