TRIBUNNEWS.COM - Suasana di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur tampak berbeda belakangan ini.
Fasilitas akomodasi haji pertama di Indonesia yang berfungsi utama sebagai tempat transit, karantina, dan persiapan jemaah haji Embarkasi Jakarta sebelum dan sesudah dari Arab Saudi ini penuh dengan ribuan orang yang memakai kemeja putih, bawahan hitam, kopiah hitam (bagi pria) atau jilbab hitam (bagi wanita).
Semangat menyala di antara mereka. Dan suara-suara yel 'Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat. PPIH luar biasa!' menjadi lebih sering terdengar di bangunan yang berada di Jalan Pondok Gede, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ini.
Pun dengan lirik 'Siapa, siapa, siapa yang mau bersusah?Susah itu adalah, bagi jiwa yang lemah' yang merupakan potongan lagu penyemangat yang dinyanyikan orang-orang tersebut.
Rupanya, mereka adalah para calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M yang tengah menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat).
Selama 20 hari ke depan, mulai Minggu (10/1/2026) hingga 30 Januari 2026, para petugas haji 2026 yang berjumlah 1.500 dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini akan digembleng dengan pendekatan semi militer.
Tak heran, di asrama haji tersebut juga dipenuhi sejumlah personel Polri/TNI yang bertugas sebagai fasilitator.
Merekalah yang akan menempa para petugas haji agar memiliki disiplin tinggi, ketangguhan fisik dan mental, serta kesiapan bekerja dalam tekanan selama bertugas di Tanah Suci.
Baca juga: 1.500 Petugas Haji 2026 Mulai Jalani Pendidikan dan Latihan Semi Militer
Diklat semi militer bagi PPIH 2026 bukanlah tanpa alasan. Hal ini sesuai dengan komitmen Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk menyiapkan petugas haji yang tangguh secara fisik, matang secara mental, disiplin, dan berfokus penuh pada pembinaan pelayanan, dan perlindungan jemaah.
"Ini bagian dari ikhtiar kita menghadirkan petugas haji yang lebih profesional dan berintegritas," kata Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Mayjen TNI (Purn) Dendi Suryadi kepada awak media, Minggu (10/1/2026).
Dendi lantas membeberkan, pada minggu diklat PPIH Arab Saudi 2026, para calon petugas akan menjalani pelatihan mode Peraturan Baris Berbaris (PBB) dengan fasilitator dari TNI/Polri.
"PBB adalah metode yang bagus untuk terbiasa orang mendengar instruksi dan melaksanakannya," ujar Dendi.
Setelah penguatan fisik dan mental dasar, pelatihan akan masuk ke minggu kedua dan ketiga yang berfokus pada Tugas dan Fungsi (Tusi) masing-masing layanan.
Adapun layanan petugas haji 2026 meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, bimbingan ibadah, perlindungan jemaah, media center haji (MCH), layanan umum, Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP3JH), serta tim kesehatan.
Diklat semi militer yang dilakoni para petugas haji pun menuai banyak respons. Satu di antara Kristia Fahmi, seorang dokter asal Malang, Jawa Timur.
Fahmi yang akan bertugas di layanan kesehatan ini mengaku sempat mendapat informasi bahwa diklat akan dilakukan semi militer.
"Tapi masih denial, ga mungkin ah kaya semi militer, apalagi saya layanan kesehatan. Tapi Qadarulloh beneran semi militer, terasa seperti latsar Kembali," ujar Fahmi kepada Tribunnews.com.
Ia pun mengaku sempat kaget. Meski demikian, dokter yang sehari-hari bertugas di RSU Dr. Saiful Anwar Malang itu mengaku siap dengan segala dinamika yang terjadi selama menjalani masa diklat PPIH 2026.
"Memang ada rasa kaget, tapi insyaallah siap dengan segala dinamika dan alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang hebat semua," katanya.
Sementara itu, ketika membuka diklat PPIH, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memperingatkan agar para PPIH Arab Saudi 2026 mengutamakan kepentingan jemaah haji.
"Jangan kepikiran untuk nebeng haji, tetapi niatkan diri sebagai pelayan tamu Allah," kata Gus Irfan, Minggu (11/1/2026).
"InsyaAllah jika ada rezeki dan peluang kalian akan dapat ikut melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika ada pilihan apakah harus menjalankan ritual haji dan melayani jemaah, sudah jelas tujuannya melayani jemaah," tambahnya.
Ia menegaskan, PPIH mengemban amanah besar, bukan hanya keagamaan tetapi juga kenegaraan. Penyelenggaraan haji menyentuh berbagai dimensi, mulai dari kemanusiaan, diplomasi, hingga politik.
Dengan jumlah jemaah terbesar di dunia mencapai 221.000 orang per tahun, Indonesia dituntut memiliki sistem dan petugas yang unggul.
Diklat ini pun diharapkan mampu membentuk petugas yang lebih profesional, berintegritas, serta siap secara fisik dan mental dalam melayani jemaah.
"Semoga Diklat ini menjadikan layanan haji semakin baik dan berorientasi pada kenyamanan jemaah," kata dia.
Gus Irfan juga menyebut, tahun 2026 disebut sebagai fase penting karena adanya perubahan regulasi serta karakteristik jemaah yang semakin beragam.
Oleh karena itu, petugas haji dituntut lebih adaptif, profesional, dan fokus pada solusi. "Petugas adalah pelayan tamu-tamu Allah. Orientasi kita adalah layanan," pungkasnya. (*)
