Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu
TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Setelah banjir di Kecamatan Cermee, Bondowoso, Jawa Timur, telah surut pada Senin (12/1/2026), masyarakat mulai bergotong-royong membersihkan lumpur yang masuk ke rumah-rumah dan pertokoan mereka.
Guru-guru di TK Pertiwi Bondowoso juga membersihkan lumpur bawaan banjir yang masuk ke ruang kelas.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, dan Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, melihat rumah dinas camat, sekolah, dan pertokoan yang sebelumnya terendam banjir.
Selain itu didampingi legislatif dari Komisi III, para pimpinan daerah ini meninjau saluran drainase di sekitar pasar.
Bupati Abdul Hamid Wahid mengatakan, setelah kejadian ini, perlu dilakukan audit menyeluruh tentang sistem drainase dengan melibatkan masyarakat.
"Ini perlu kebersamaan, dan partisipasi masyarakat," jelasnya.
Senada disampaikan oleh Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir.
Menurutnya, kajian pembangunan drainase perlu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian banjir.
Apalagi hasil tinjauan, dijumpai sepanjang Jalan Widuri-Cermee, di kanan-kiri tak ada saluran drainase.
"Itu yang biasanya kemudian jalannya cepat rusak," terangnya.
Baca juga: Bondowoso Dilanda Longsor dan Banjir, Ratusan Warga Terdampak
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menerangkan, dengan kondisi efisiensi anggaran, perbaikan akibat kondisi bencana dan mendesak bisa diambikan dari Biaya Tak Terduga (BTT).
Sementara untuk aspal yang mengelupas akibat banjir, kata Dhafir, dinas terkait harus segera memanggil kontraktornya. Serta ke depan perlu ditingkatkan pengawasannya.
"Bagaimanapun itu baru dibangun dan masih tahap pemeliharaan. Jadi masih tanggung jawab rekanan," jelasnya.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriono, mengatakan, aspal yang mengelupas karena banjir masih jadi tanggung jawab rekanan.
"Apakah kemudian nanti ada skema force majeure (keadaan kahar) atau tidak, nanti BSBK yang menyimpulkan itu. Kalau force majeure itu bencana," terangnya.
Menurutnya, khusus di Desa Ramban Kulon, perlu penanganan pembangunan plengsengan batu kali.
Plt BSBK Bondowoso, Anshori, mengatakan, hasil estimasi sementara diperlukan anggaran sekitar Rp 2 milliar untuk normalisasi drainase di kanan-kiri.
"Rencana kita akan menggunakan box culvert," terangnya.
Namun, mengingat anggaran belum direncanakan dan belum bisa direalisasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal ini, maka dirinya bersama camat, kepala desa setempat dan tokoh masyarakat tetap akan melakukan upaya normalisasi.
Kata Anshori, aspal yang rusak baru satu atau sekitar dua bulan lalu diperbaiki.
Namun ia memastikan, titik yang rusak murni karena diterjang air.
Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari kondisi aspal yang terangkat, karena drainase kanan dan kirinya tidak bisa menampung dan air masuk lewat bawah aspal.
“Bukan karena pekerjaan, baik penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalannya, tapi air memang banter (deras),” katanya.
Ia juga mengungkapkan, selain karena arus air yang kencang, drainase menjadi faktor utama penyebab banjir.
Ditambah lagi, kata dia, air di hulu dibuka seketika sehingga air meluap. Bahkan air keluar dari dalam aspal.
Pekerjaan aspal ini sudah selesai 100 persen di akhir tahun 2025 kemarin.
Ansori memastikan, kualitas aspal sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
Baca juga: Banjir Ponorogo di Awal Tahun 2026, Sebanyak 28 Hektare Dipastikan Gagal Panen
"Untuk sementara waktu, jalan yang rusak akan diratakan dulu untuk memastikan pengguna jalan tetap nyaman. Selanjutnya pihak dinas, PPTK atau tim teknis akan memperbaikinya, karena masih dalam masa pemeliharaan," terangnya.
Ansori juga memaparkan, panjang jalan yang baru direkonstruksi di ruas itu 228 meter dengan lebar 4 meter.
Sementara yang rusak akibat banjir sekitar 20 meter.
“Ada dua paket, APBD awal dan PAPBD,” pungkasnya.
