BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN- Warga terdampak bencana banjir di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan mendapat layanan pencetakan dokumen kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Balangan, Senin (12/1/2026).

Dokumen kependudukan ini dicetak secara kolektif berdasarkan kebutuhan warga yang mungkin kehilangan dokumen kependudukan mereka akibat bencana banjir.

Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Balangan, Aspariah secara langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada kepala desa di desa terdampak bencana, mulai dari Desa Sungsum, Gunung Batu, dan Desa Juuh.

Dokumen kependudukan  tersebut dipercayakan kepada kepala desa setempat untuk kemudian diserahkan kepada warga yang dokumennya rusak atau hilang.

Baca juga: Rumahnya Diperbaiki, Warga Terdampak Banjir Bandang di Balangan Ini Ungkap Syukur

Adapun dokumen kependudukan yang diserahkan meliputi Kartu Keluarga, E KTP, Kartu Identitas Anak, serta akta kelahiran. Jumlahnya total dokumen yang diterbitkan sebanyak 3.060 dokumen dengan rincian 770 KK, 1.402 KTP, 261 KIA, dan 627 Akta Kelahiran.

Aspariah menjelaskan, penyerahan dokumen kependudukan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Pemkab Balangan untuk membantu warga yang kehilangan atau kerusakan dokumen kependudukan akibat banjir.

Tentunya pelaksanaan kegiatan ini juga tak lepas dari koordinasi dengan Camat Tebing Tinggi sebagai pengampu wilayah, dan Pemdes serta aparat keamanan agar penyerahan tepat sasaran.

Penerbitan dokumen kependudukan tersebut juga memudahkan pelayanan bagi warga terdampak bencana, sehingga mereka tidak perlu datang ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Balangan untuk pencetakan.

Baca juga: Kunjungi Korban Banjir Bandang Balangan, Wapres Gibran Saksikan Laptop Berbalut Lumpur

Layanan ini juga sebagai bagian dari program jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Balangan di tengah musibah yang telah melanda warga di Kecamatan Tebing Tinggi.

Aspariah pun berharap adanya layanan jemput bola ini membantu serta meringankan warga terdampak bencana untuk memenuhi keperluan administrasinya dalam mengakses layanan publik, bantuan sosial, pendidikan hingga kesehatan.

(banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti)