Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung, saat ini tengah merancang masa depan Kebun Binatang Bandung alias Bandung Zoo yang belum dibuka secara resmi untuk masyarakat umum akibat dualisme pengelolaan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, terkait hal tersebut sudah ada pembicaraan antara Pemkot Bandung dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kita bertiga, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sedang mendiskusikan masa depan Kebun Binatang ini," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (12/1/2026).
Diskusi ketiga pemerintah tersebut, kata Farhan, untuk memastikan apakah tetap akan menjadi kebun binatang dengan konsep yang sekarang, kebun binatang dengan konsep yang berbeda atau betul-betul konsepnya bukan kebun binatang.
"Ini masih dalam pembicaraan ya, karena bagaimanapun juga aset dimiliki oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi Dinas Kehutanan dan konservasi serta satwa yang dilindungi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat," kata Farhan.
Atas hal tersebut, kata dia, masa depan Kebun Binatang Bandung ini akan segera dibahas. Sedangkan untuk saat ini masih dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk publik yang di dalamnya ada satwa-satwa dilindungi yang merupakan titipan dari negara.
"Jadi masih kita jaga bersama-sama. Masyarakat yang mau datang asal mau mengikuti peraturan yang kita atur untuk keluar masuknya, dipersilakan. Makanan satwa masih di cover 100 persen oleh pemerintah pusat," ucapnya.
Sedangkan untuk aset, kata Farhan, masih dijaga dan dikuasai 100 persen oleh Pemerintah Kota Bandung dan pengelolaannya di supervisi Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Dalam waktu 2 bulan ini paling lama kita sudah ada keputusan. Ada tiga kemungkinan, kemungkinan pertama tetap dipertahankan seperti kebun binatang seperti sekarang, kemungkinan kedua, margasatwa yang lebih sedikit koleksi hewannya, tetapi lebih banyak ruang terbuka hijaunya, atau hanya ruang terbuka hijau," ujar Farhan.
Dia mengatakan, langkah tersebut dilakukan karena pihaknya lagi mengejar supaya RTH Kota Bandung bisa naik dua kali lipat. Namun, untuk konsepnya mesti ada kesepakatan bersama.
"Karena di dalamnya ada satu mata air dilindungi. Jadi ya mau enggak mau kita harus tetap melibatkan tiga level pemerintah ini, gitu. Hasil diskusi kita bertiga lihat saja nanti satu-satu hasil kajian yang mana, tapi kelihatannya sudah ada, tapi saya belum baca komplit," katanya.
