TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo membeberkan sejumlah tantangan dan capaian yang dihadapi selama satu bulan pertama menjabat, Senin (13/1) 

Salah satu fokus utamanya adalah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sehat, tepat waktu, dan berdampak langsung bagi pelayanan publik.

Agus Budi menyampaikan, pelaksanaan APBD 2025 di Kota Balikpapan berjalan relatif baik dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Bahkan, serapan APBD Balikpapan menunjukkan tren positif.

“Alhamdulillah, untuk APBD 2025 pelaksanaannya relatif baik. Kalau dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, serapan APBD kita sebelumnya di angka 80 persen, sekarang naik menjadi sekitar 87,5 persen,” ujar Agus Budi.

Meski bukan yang tertinggi, Agus menilai capaian tersebut mencerminkan kondisi fiskal Balikpapan yang cukup sehat.

Baca juga: Rekam Jejak Agus Budi Jadi Pertimbangan Rahmad Masud saat Putuskan Plt Sekda Balikpapan

Hal ini terlihat dari kemampuan pemerintah kota dalam memenuhi kewajiban pembayaran hingga akhir tahun anggaran.

“Di beberapa daerah lain, ada yang kondisi fiskalnya mepet sehingga masih ada rekanan yang belum terbayarkan untuk tahun 2025. Tapi di Balikpapan, Alhamdulillah sampai akhir tahun seluruh kewajiban bisa terbayarkan dengan baik,” tegasnya.

Menurut Agus, tantangan berikutnya yang menjadi perhatian utama adalah percepatan proses pengadaan barang dan jasa

"Pak Wali Kota Balikpapan telah memberikan arahan agar seluruh perangkat daerah segera mengamankan dan melaksanakan proses lelang sejak awal tahun," ungkapnya. 

Sebagai langkah konkret, Pemkot Balikpapan telah melakukan penandatanganan kontrak payung untuk sejumlah kebutuhan strategis. Skema ini dinilai efektif dalam memangkas waktu pengadaan.

“Dengan kontrak payung, perangkat daerah tidak perlu lagi menyiapkan dokumen lelang sendiri. Penyedia sudah diseleksi oleh teman-teman PBJ, kemudian dimasukkan ke dalam e-katalog. OPD tinggal memilih penyedia yang tersedia,” jelasnya.

Beberapa sektor yang telah masuk dalam kontrak payung antara lain jasa kebersihan, penyediaan tenaga pendukung, hingga sewa kendaraan. Skema tersebut juga diterapkan untuk mendukung layanan-layanan yang bersifat rutin, termasuk kebutuhan operasional dan kesehatan.

“Ini bagian dari upaya kita mempercepat proses pengadaan sekaligus menjaga agar belanja APBD tetap efektif dan tepat sasaran,” tambah Agus.

Tak hanya mempercepat proses, penerapan kontrak payung juga berdampak pada efisiensi anggaran. Berdasarkan data dari Unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), kebijakan ini mampu menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan.

“Dari informasi yang kami terima, melalui kontrak payung ini terdapat penghematan anggaran APBD yang nilainya mencapai sekitar Rp12 miliar,” ungkapnya.

Baca juga: Agus Budi Resmi Jadi Plt Sekda Balikpapan, Rahmad Masud: Berdasar Rekam Jejak

Agus Budi menegaskan, sebagai Pj Sekda yang baru sebulan menjabat, dirinya berkomitmen untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ke depan, fokus kami adalah memastikan seluruh rencana pengadaan berjalan tepat waktu, pelayanan publik tidak terganggu, dan APBD benar-benar memberi manfaat maksimal bagi warga Balikpapan,” pungkasnya. (*)