TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa Indonesia saat ini sudah resmi mencapai swasembada solar.
Hal itu dibuktikan dengan diresmikannya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan milik PT Pertamina (Persero). Proyek itu menelan investasi sebesar 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp 126 triliun.
RDMP Balikpapan adalah proyek strategis nasional yang dioperasikan Pertamina dan berupa modernisasi serta pengembangan kilang minyak Balikpapan di Kalimantan Timur.
Proyek yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/1) itu bertujuan meningkatkan kapasitas produksi kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, sekaligus meningkatkan kualitas produk BBM dari standar Euro II ke Euro V yang lebih ramah lingkungan.
Airlangga menyebut, kehadiran fasilitas itu membuat Indonesia tidak perlu lagi impor solar.
"Dengan diresmikannya RDMP kemarin oleh Bapak Presiden, maka solar kita tidak perlu impor lagi," katanya, dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026, Selasa (13/1).
"Jadi kita sudah tanda petik swasembada di bidang solar, dan tentu kita akan terus tingkatkan untuk energi yang lain," sambungnya.
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah terus mendorong mandatori program solar dengan campuran biodiesel sawit 40 persen (B40).
Menurut dia, implementasi B40 dinilai dapat menekan emisi hampir 42 juta ton CO2, dan menghemat devisa sekitar Rp 8 miliar akibat berkurangnya impor solar.
Adapun, dalam peresmian RDMP Balikpapan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek itu seharusnya sudah rampung pada awal Mei 2024, namun baru bisa diresmikan Januari 2026.
"Proyek RDMP ini bahwa presiden banyak dramanya. Saya harus jujur katakan banyak dramanya, kenapa? Seharusnya sudah jadi tahun awal Mei 2024," bebernya.
Ia menyebut, kendala utama adalah insiden kebakaran pada bagian proyek menjelang peresmian. Sehingga pada Agustus lalu, Kementerian ESDM melakukan investigasi menyeluruh yang melibatkan pihak internal Pertamina.
"Api ini, terbakar, ada bagian yang dibakar. Saya tidak mengerti apakah dibakar karena terbakar atau dibakar karena ada faktor lain," tukasnya.
"Ternyata barang ini, ada udang di balik batu. Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi agar impor terus, import terus. Kita harus hadapi, dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama lagi," imbuhnya.
Bahlil menyatakan, proyek RDMP yang menelan biaya hingga Rp 123 triliun itu bisa meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.
"Ini dalah RDMP terbesar di Indonesia, dan ini betul-betul dilakukan dengan menghasilkan dari 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel, yang sekarang sudah menuju pada setara dengan Euro 5, dan ini menuju kepada net zero emission," jelasnya.
Meski demikian, Bahlil mengungkapkan, target penghentian impor solar, khususnya jenis solar industri baru bisa diterapkan secara penuh pada paruh kedua tahun ini.
Untuk dipahami, impor solar di Indonesia dibagi berdasarkan tingkat angka setana (CN), yaitu solar CN 48 atau solar subsidi/umum, dan satu lagi jenis solar CN 51 atau solar non subsidi yang biasanya digunakan untuk sektor industri.
Ia berujar, penghentian impor pada awal tahun ini akan dimulai dari solar CN 48 atau solar subsidi, diikuti solar industri pada paruh kedua tahun ini.
"Mulai tahun ini saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Kalau ada yang masuk bulan ini atau bulan depan, itu sisa impor 2025. (Berhenti impor) CN 48 sama CN 51. Untuk CN 48 sama sekali sudah stop impor. CN 51-nya semester dua (2026) tidak kami impor lagi. Semester dua tahun ini,” paparnya.
Bahlil menyampaikan, RDMP Balikpapan akan memproduksi beberapa produk migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, di antaranya solar, bensin, elpiji, hingga Propilena (Propena) untuk bahan baku plastik. (Tribunnews/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)
