TRIBUNJOGJA.COM - Sepak Terjang Koperasi Merah Putih di Kota Yogyakarta menghadapi tantangan keterbatasan lahan untuk menggencarkan perputaran ekonomi.
Meski demikian, koperasi-koperasi tersebut mulai menunjukkan taringnya dengan merambah berbagai lini bisnis, mulai wastra batik hingga layanan perbankan digital.
Sampai sejauh ini, secara keseluruhan, terdapat 45 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk secara kelembagaan di Kota Yogyakarta.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 koperasi di berbagai kelurahan, yang dinyatakan sudah aktif berjalan dengan berbagai aktivitas ekonomi.
Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto Raharjo, tak menampik, Koperasi Merah Putih di wilayahnya harus memutar otak untuk urusan tempat usaha.
Minimnya lahan strategis seluas 1.000 meter persegi sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, harus disiasati dengan memanfaatkan potensi yang ada.
"Kota Yogyakarta kan tidak ada lahan (luas) seperti itu. Sehingga kami mengoptimalkan kondisi existing. Artinya, pakai bangunan yang sudah ada, seperti rumah salah satu pengurus untuk beraktivitas menjalankan bisnis," ujarnya.
Dijelaskan, selama ini, Koperasi Merah Putih identik dengan produksi Batik Segoro Amarto yang menjadi seragam wajib ASN Pemkot Yogyakarta.
Berdasar datanya, tercatat sudah ada enam koperasi yang menjadi sentra pengrajin batik, kemudian ada yang menangkap peluang kemitraan dengan PDAM Tirtamarta via pemasaran air minum kemasan 'Ayo' atau Air Jogja.
Tak hanya itu, beberapa koperasi juga mulai menjalankan fungsi 'Laku Pandai' untuk melayani pembayaran listrik, air, hingga pajak masyarakat sekitar.
"Batik itu sebagai pemantik. Arahan Pak Wali Kota, koperasi akan berkembang baik kalau pasarnya sudah jelas. Sekarang pengurus sudah semakin jeli menangkap peluang lokal, ada yang jadi supplier MBG, hingga agen pembayaran digital," lanjutnya.
Terkait batik, pemerintah mendorong para pengrajin untuk tidak terpaku pada motif seragam ASN dan sebisa mungkin diinovasikan ke ranah fashion agar bisa diterima oleh anak muda dan masyarakat umum.
Bahkan, muncul wacana untuk mengenalkan Batik Segoro Amarto ke lingkungan sekolah (SD dan SMP) di bawah kewenangan Pemkot Yogyakarta.
"Tapi, ini bukan paksaan atau mobilisasi seragam, karena kita sadar kemampuan keuangan daerah. Sifatnya edukasi dan sosialisasi agar anak-anak mengenal batik asli Yogya yang menggunakan proses lilin panas, bukan sekadar kain bermotif batik atau printing yang banyak beredar di pasar," ujarnya.
Mengenai 25 koperasi lainnya yang belum aktif sepenuhnya, pemerintah mengakui bahwa sebagian besar masih dalam tahap mencari bentuk bisnis yang tepat.
Banyaknya pengurus yang dipilih berdasarkan ketokohan, membuat sisi manajemen profesional perlu terus dipoles melalui penerjunan tenaga pendamping atau Business Assistant.
"Tugas kami membekali agar profesional dan punya kompetensi. Dengan pendampingan ini, kami optimistis 25 koperasi lain akan segera menyusul aktif, terutama menangkap peluang layanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di tingkat kelurahan," pungkasnya. (aka)
