SURYAMALANG.COM, MALANG - Proyek pembangunan kantor kecamatan baru di Kabupaten Malang, selalu jadi perhatian anggota Komisi III DPRD.
Sebab, itu selalu jadi 'langganan' masalah karena kualitasnya buruk, sehingga belum ditempati, asbesnya ambrol, dan bocor di mana-mana.
Seperti Kantor Kecamatan Sumberpucung, yang menelan dana APBD Rp 5 miliar, dengan dua tahap pengerjaan.
Meski, itu sudah ditempati, namun dianggap belum tuntas karena bukan cuma atap gentingnya yang kelihatan melengkung.
Namun, pembuangan airnya saat musim hujan dikeluhkan warga, yang rumahnya bersebelahan.
"Iya, itu masih kami pantau, karena saat kami sidak, pemilik rumah yang bertetangga dengan kantor kecamatan itu mempersoalkan pembuangan air hujan, yang dari talang atau atap. Katanya, airnya meluber ke rumahnya," ungkap Abdulloh Satar, anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Selasa (13/1/2026).
Baca juga: Muncul Potensi Skenario di Balik Molornya Selter Eselon II, Sekda Kabupaten Malang Jamin Transparan
Bukan cuma itu, proyek membuat Kantor Kecamatan Ngajum yang baru juga patut dipertanyakan.
Sebab, hingga dua tahun pengerjaan proyek, kantor itu belum bisa ditempati hingga tahun ini.
Tentunya proyek yang tak tepat waktu itu bisa dianggap memperlambat pelayanan ke masyarakat.
Proyek itu dianggarkan mulai tahun 2024 lalu sebesar Rp 2,394 miliar dan tahun 2025 sebesar Rp 1,528 miliar.
Namun, hingga perganti tahun 2026 ini, pengerjaan kantor itu sepertinya belum finishing.
Bahkan, Selasa (13/1/2026) siang, kantor kecamatan yang baru itu terlihat sepi dan ditutup seng.
"Ini tantangan buat Bu Kadis Cipta Karya yang baru sebulan menjabat (Farid Habibah), agar bisa membangun image atau citra yang baik buat dinasnya. Sebab, selama ini proyek yang ditangani Cipta Karya itu diketahui sering molor," ungkap Agung Dwi Susanto, anggota Komisi III dari Nasdem.
Menurut Agung, jika pengerjaan kantor kecamatan terus molor seperti itu bisa memperburuk pelayanan.
"Kami yakin, Bu Habibah, mampu bikin rekanan keder meski para rekananan itu kebanyakan teman dekatnya orang dalam dinasnya," ungkap anggota dewan dua periode yang saat ini jadi pengurus inti partainya.
• Akses Jalan Warga Terputus Akibat Tanah Longsor di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
Menanggapi hal itu, Farid Habibah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKP Cipta Karya) mengaku siap mengontrol proyek yang ditangani dinasnya.
Bahkan, ia sudah mewanti-wanti pada anak buahnya jangan main mata dengan rekanan bila tak ingin kena sanksi berat olehnya.
"Seperti proyek itu (kantor Kecamatan Ngajum) untuk tahun 2025 kemarin, sudah selesai pekerjaannya. Dan, nanti akan dilanjutkan tahun 2026," ungkap Habibah, kini bikin nyali anak buahnya mungsret, terutama yang selama ini jadi 'pemain' proyek.(fiq)
