Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari
TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno memberikan pendapatnya terkait wacana Pilkada melalui DPRD, yang belakangan tengah ramai diperbincangkan.
Pendapat itu disampaikan Suparno saat ditemui TribunSolo.com di ruangannya, Selasa (13/1/2026).
Suparno mengaku heran dengan wacana tersebut, karena memilih bupati dan wakil bupati bukan tugas DPRD.
Baca juga: Beredar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, PKS Solo Ungkap Alasannya : Ongkos Politik Bisa Rp 20 M
"Saya juga heran, kok pilihan bupati, gubernur dipilih DPRD, tugas DPRD itu apa, kita kembali ke rohnya, tugas DPRD itu bukan memilih kepala daerah, DPRD boleh memilih, asal terjadi kekosongan," katanya kepada TribunSolo.com, Selasa (13/1/2026).
"Jadi tugas DPRD itu adalah membentuk peraturan-peraturan daerah bersama bupati, memberikan kebijakan dalam hal anggaran bersama bupati, membuat pengawasan penggunaan anggaran yang ada di badan anggaran, yang sudah kita jadikan menjadi Perda APBD," sambungnya.
Jika diminta menjalankan tugas memilih kepala daerah, menurut Suparno hal itu bisa dilakukan asal ada perubahan aturan.
"Terlepas dari itu, ya kita kembali namanya pemilihan umum itu adalah hak semua warga dan masyarakat, ya jangan kita potong, berikan kepada semua haknya yang mempunyai hak pilih disitu," jelas Dia.
"Rakyat memberikan suara agar supaya apa, betul-betul yang dikehendaki oleh rakyat, karena yang akan kita jalani, yang akan diberikan pelayanan adalah rakyat, biar sesuai dengan harapan rakyat, kalau itu nanti dijadikan, ya monggo saja, tapi aturannya jelas, rakyat boleh nggak seperti itu, biar rakyat yang menolak, biar rakyat yang meminta, jangan kita giring, kita rampas hak-haknya rakyat," tambahnya.
Dengan begitu, Suparno tegas mengatakan bahwa memilih kepala daerah bukan tugas DPRD, karena belum ada aturannya.
"Ya monggo-monggo saja, saya kembali lagi, dibuat dulu aturannya, yang jelas semuanya, jangan kita pangkas hak-hak rakyat untuk menentukan calon pemimpin, biar pemimpin tahu permasalahan, belanja masalah yang terjadi di masyarakat," pungkasnya.
(*)
