TRIBUNJAMBI.COM - Meski tampak terisolasi di Senayan, PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa mereka tidak benar-benar sendirian dalam menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
PDIP menegaskan posisi politiknya yang kontras dengan mayoritas partai di Senayan terkait wacana tersebut.
Meski terisolasi secara dukungan politik di parlemen, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini merasa memiliki legitimasi kuat karena didukung oleh mayoritas masyarakat.
Juru Bicara PDIP, Seno Bagaskoro, menyebut kondisi ini sebagai 'jalan sunyi'. Namun, ia menekankan bahwa sunyi di parlemen bukan berarti sunyi di hati rakyat.
Dia mengatakan partainya justru sedang berdiri bersama mayoritas mutlak rakyat Indonesia yang menginginkan hak pilih langsung tetap dipertahankan.
Seno merujuk pada data terbaru Litbang Kompas yang menunjukkan 77,3 persen responden tetap setia pada sistem Pilkada langsung.
Angka ini menjadi basis legitimasi moral bagi PDIP untuk tetap teguh, meski partai-partai lain mulai berbondong-bondong mendukung pemilihan oleh legislatif.
"Kami merasa bahwa meskipun nih jalan sunyi yang kami tempuh karena sejauh ini dari partai politik kami memang sendirian, tetapi kami rasa kalau membaca dari hasil bacaan survei Litbang Kompas baru-baru ini kan kita membaca bahwa kami tidak sendirian," ujar Seno dalam acara Kompas Petang di Kompas TV, Selasa (13/1/2026).
Luber Jurdil: "Langsung" adalah yang Utama
Seno mengingatkan kembali khitah pemilu di Indonesia yang berasaskan Luber Jurdil.
Baca juga: Koalisi Sipil Tegas Tolak Pilkada Via DPRD, Ungkap 4 Risiko: Kedaulatan Rakyat Ditukar Selera Elite
Baca juga: KPK Geledah Kantor Pajak Pusat, Sita Uang dan Dokumen Suap Diskon Pajak 80 Persen
Baca juga: Pria Jambi Manfaatkan Ruko Kosong Jadi Gudang Sabu, Tergiur Upah Rp8 Juta Per Kilo Berujung Jeruji
Ia menekankan bahwa aspek "Langsung" bukan sekadar urutan, melainkan fondasi utama kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikorbankan.
"Kami berpandangan bahwa pemilu itu asasnya adalah Luber Jurdil. Sedangkan Luber Jurdil itu yang pertama itu langsung tuh. Jadi yang nomor satu justru langsungnya," tegas Seno.
Solusi Bukan Ubah Sistem, tapi Tegakkan Hukum
Terkait argumen bahwa Pilkada langsung sarat dengan politik uang, PDIP berpendapat bahwa sistemnya tidak salah, melainkan penegakan hukumnya yang harus diperkuat.
Mengubah sistem dianggap sebagai jalan pintas yang merugikan rakyat.
"Yang harus kita selesaikan adalah bagaimana penegakan hukumnya bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin tanpa pandang bulu. Itu yang benar. Bukan lantas dengan mengubah sistem pemilunya yang akan mengorbankan hak-hak kedaulatan rakyat," pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, PDIP memposisikan diri bukan sebagai partai yang keras kepala, melainkan sebagai penyambung lidah dari 77,3 persen rakyat yang hak suaranya terancam dipangkas oleh elite politik.
Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas responden menghendaki pilkada langsung.
"Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," bunyi jajak pendapat dilansir dari Kompas.id, Senin (12/1/2026).
Baca juga: PDIP Dikepung Koalisi Pilkada DPRD, Pakar Sebut Menanti Sabda Megawati di Tengah Sandera Politik
Baca juga: Pencuri Kotak Wakaf di Paal Merah Kota Jambi Ternyata Narapidana yang Baru Bebas Bersyarat
Kemudian yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD adalah sistem yang paling cocok sebesar 5,6 persen.
Sementara itu, 15,2 persen responden menyatakan "Keduanya sama saja" dan 1,9 persen publik menjawab "Tidak tahu".
Dari 77,3 persen publik yang mengatakan cocok terhadap pilkada langsung, 46,2 persen di antaranya menyatakan bahwa demokrasi dan partisipasi menjadi alasannya memilih sistem tersebut.
Lalu, 35,5 persen menjawab bahwa kualitas pemimpin menjadi alasan memilih pilkada dipilih oleh rakyat secara langsung.
Selanjutnya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak tahu (4,5 persen).
Survei Litbang Kompas dilaksanakan pada 8-11 Desember 2025, dengan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi.
Margin of error dalam jajak pendapat ini sebesar kurang lebih 4,24 persen.
Wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD kembali muncul setelah Partai Golkar mengusulkannya, lalu disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB.
Golkar mengusulkan pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, (5/12/2025).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.
"Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion," ujar Said, Senin, (22/12/2025).
Baca juga: Di Balik Kerusakan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Jambi, Aktor dan Permainan Kebun Sawit
Baca juga: Kecelakaan di Sekernan Muaro Jambi, Pelajar Perempuan Dikabarkan Meninggal
Baca juga: KPK Geledah Kantor Pajak Pusat, Sita Uang dan Dokumen Suap Diskon Pajak 80 Persen
Baca juga: Emas Perhiasan di Jambi Naik Rp8.650.000 per Mayam, Antam Hari Ini 14/1/2026 Rp2.665.000 per Gram
