TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Bupati Agam Benni Warlis menyampaikan sejumlah permintaan penting kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (13/1/2025).
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bersama sejumlah kepala daerah terdampak bencana di Sumbar.
Benni Warlis mengatakan, salah satu kebutuhan paling mendesak yang disampaikan Pemkab Agam kepada Kemendagri adalah pemetaan wilayah pascabencana.
“Yang pertama dan paling kita butuhkan saat ini adalah pemetaan daerah. Kita meminta dukungan Kemendagri untuk membantu pemetaan Kabupaten Agam pascabencana,” kata Benni Warlis kepada TribunPadang.com.
Ia menjelaskan, pemetaan tersebut penting untuk melihat kondisi wilayah secara menyeluruh, mulai dari daerah yang aman, terancam, hingga wilayah yang harus dikosongkan.
Baca juga: Truk Semen Gagal Menanjak di Sitinjau Lauik, Arus Padang-Solok Kini Buka Tutup
“Dengan peta itu nanti kita bisa melihat mana yang perlu diungsikan, mana yang terancam, dan mana yang aman untuk pembangunan hunian tetap maupun relokasi,” ujarnya.
Selain itu, pemetaan juga dibutuhkan untuk memprediksi potensi bencana lanjutan agar langkah mitigasi bisa disiapkan sejak dini.
Permintaan kedua yang disampaikan Bupati Agam berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
Benni mengungkapkan, Pemkab Agam sebenarnya memiliki lahan, namun belum memenuhi persyaratan karena lokasinya terlalu jauh dari permukiman asal warga.
“Kami membutuhkan lahan yang dekat dengan lokasi terdampak. Kebetulan di sekitar lokasi itu terdapat HGU (Hak Guna Usaha) yang merupakan milik negara,” jelasnya.
Baca juga: Gunung Marapi Sumbar Meletus Pagi Ini, Kolom Abu Tebal 1.600 Meter Meluncur ke Arah Timur Laut
Untuk itu, Pemkab Agam meminta dukungan Kemendagri agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait lainnya.
“Kami mengusulkan sekitar 8 hektare lahan HGU tersebut untuk pembangunan hunian tetap,” kata Benni.
Terkait progres penanganan pengungsian menjelang bulan Ramadan, Benni Warlis menyebut saat ini warga masih menempati hunian sementara (huntara).
“Progres huntara kita saat ini sudah sekitar 65 persen, terutama di Kecamatan Palembayan, Nagari Salareh Aie,” ujarnya.
Selain itu, terdapat huntara yang dibangun secara mandiri maupun berkelompok dengan total 55 unit. Sementara huntara berskala besar tersebar di beberapa titik dengan jumlah 117 unit.
“Total keseluruhan huntara di Kabupaten Agam saat ini mencapai 217 unit,” jelasnya.
Baca juga: Semen Padang FC Cuci Gudang Besar-besaran, Andre Rosiade Sebut Datangkan 8 Pemain Asing Baru
Dalam rakor tersebut, Benni Warlis juga menyoroti upaya pencegahan bertambahnya angka kemiskinan baru pascabencana di Agam.
Menurutnya, Pemkab Agam telah melakukan pemetaan terhadap petani yang terdampak maupun tidak terdampak langsung oleh bencana.
“Contohnya petani yang lahannya aman, tapi irigasinya rusak sehingga tidak bisa bertani. Ini juga kita kategorikan terdampak,” katanya.
Sebagai solusi, pemerintah daerah mendorong alih komoditas pertanian, dari padi ke tanaman jagung yang dinilai lebih memungkinkan dalam kondisi saat ini.
“Kita dorong alih komoditas ke jagung. Arahan ini juga disampaikan Pak Mendagri untuk diteruskan ke Menteri Pertanian agar ada dukungan lanjutan,” pungkas Benni.(*)
