Jumlah korban tewas akibat penindakan terhadap protes nasional di Iran melonjak menjadi sedikitnya 2.571 orang, menurut kelompok aktivis, Rabu (14/1/2026), ketika warga Iran mulai kembali bisa menghubungi luar negeri setelah berhari-hari komunikasi diputus.
Angka tersebut disebut sebagai yang paling mematikan dalam beberapa dekade dan mengingatkan pada kekacauan era Revolusi Islam 1979.
Data itu disampaikan Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat.
Kelompok tersebut mengatakan mayoritas korban adalah demonstran, sementara 147 orang diidentifikasi berafiliasi dengan pemerintah.
HRANA juga mencatat 12 anak-anak termasuk di antara korban tewas, serta sembilan warga sipil yang disebut tidak ikut berdemo. Lebih dari 18.100 orang ditahan.
Meski begitu, dikutip dari Associated Press, angka-angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Untuk pertama kalinya, televisi pemerintah Iran mengakui adanya kematian, mengutip seorang pejabat yang mengatakan negara memiliki “banyak martir.”
Namun, otoritas tidak merilis angka resmi.
Protes bermula pada akhir Desember dipicu kemarahan atas kondisi ekonomi yang memburuk, lalu berkembang menjadi penolakan terhadap sistem teokrasi dan kepemimpinan Ali Khamenei.
Gambar yang diperoleh AP dari Teheran menunjukkan grafiti dan teriakan yang menyerukan kematian bagi Khamenei—seruan yang di Iran dapat berujung hukuman mati.
Aktivis menyebut lonjakan korban terjadi dengan kecepatan mencengangkan.
Skylar Thompson dari HRANA mengatakan jumlah itu empat kali lipat dibanding korban protes Mahsa Amini 2022, meski terjadi hanya dalam dua pekan.
“Kami ngeri, dan kami masih menilai angka ini konservatif,” katanya, seraya memperingatkan korban kemungkinan terus bertambah.
Kesaksian Warga dan Pemutusan Komunikasi
Pengukuran situasi di lapangan menjadi sulit karena pembatasan informasi.
Namun pada Selasa (13/1/2026), sejumlah warga Teheran berhasil menghubungi AP—untuk pertama kalinya sejak sambungan internasional diputus.
Mereka menggambarkan kehadiran aparat keamanan yang masif, bangunan pemerintah yang hangus, ATM dirusak, serta lalu lintas pejalan kaki yang sepi.
Pesan teks masih dilaporkan tidak berfungsi, sementara internet hanya bisa mengakses situs-situs yang disetujui pemerintah.
Para saksi—yang meminta anonimitas—menyebut polisi antihuru-hara berjaga di persimpangan besar dengan helm, rompi pelindung, tameng, senapan, dan pelontar gas air mata.
Aparat berpakaian sipil juga terlihat menghentikan warga secara acak. Sejumlah bank dan kantor pemerintah dilaporkan dibakar selama kerusuhan.
Kecemasan warga juga tertuju pada kemungkinan eskalasi eksternal.
“Pelanggan saya membicarakan reaksi Trump dan bertanya-tanya apakah akan ada serangan militer AS,” kata Mahmoud, pemilik toko di Teheran.
Seorang sopir taksi bernama Reza mengatakan banyak orang—terutama anak muda—merasa putus asa, namun tetap membahas kelanjutan protes.
Respons AS dan Peringatan Iran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan demonstran Iran untuk terus beraksi melalui platform Truth Social dan mengatakan telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai “pembunuhan demonstran yang tak masuk akal” dihentikan.
Beberapa jam kemudian, Trump menyatakan pemerintahannya masih menunggu laporan akurat soal jumlah korban sebelum bertindak yang “sesuai.”
Pejabat Iran merespons keras.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, menuding Trump dan Perdana Menteri Israel sebagai “pembunuh utama rakyat Iran,” mencerminkan meningkatnya ketegangan internasional.
Di tengah pembatasan komunikasi, aparat Iran dilaporkan mencari terminal internet satelit Starlink.
Aktivis mengatakan layanan tersebut kini menyediakan akses gratis di Iran.
Mehdi Yahyanejad, aktivis yang membantu memasukkan perangkat ke Iran, menyatakan layanan gratis telah diuji dan berfungsi. Starlink belum memberikan konfirmasi resmi.
Televisi pemerintah Iran juga membacakan pengumuman bahwa layanan kamar jenazah dan pemulasaraan digratiskan—sinyal bahwa sebelumnya ada biaya tinggi untuk pelepasan jenazah selama penindakan.
Dengan krisis HAM yang kian mematikan, keterbatasan informasi membuat verifikasi independen tetap sulit.
Sementara tekanan internasional berpotensi meningkat, kekhawatiran akan eskalasi—baik internal maupun eksternal—terus membayangi Iran.