TRIBUNJAKARTA.COM, SETIABUDI - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan, efisiensi akibat pemangkasan anggaran tak boleh berdampak pada kualitas layanan transportasi umum di ibu kota.
Syafrin menegaskan, layanan Transjakarta harus tetap berjalan optimal meski subsidi transportasi tengah ditekan.
Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengakui, efisiensi subsidi transportasi memang dilakukan pemerintah daerah, namun tidak boleh mengurangi layanan yang telah dinikmati masyarakat.
“Subsidi terus kami lakukan efisiensi tentunya, tetapi tidak mengurangi layanan yang diberikan dan atau yang telah diterima masyarakat saat ini,” ucapnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Syafrin menyebut, subsidi transportasi tetap menjadi komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meski kondisi anggaran belum sepenuhnya ideal akibat pemangkasan dana bagi hasil (DBH).
“Terkait dengan subsidi transportasi, ini menjadi komitmen pak gubernur untuk pemenuhan,” ujarnya.
Adapun keterbatasa anggaran saat ini disebabkan oleh pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, sehingga belum seluruh kebutuhan transportasi publik dapat diakomodasi secara penuh.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin kita mengalami efisiensi, karena ada pemotongan DBH kurang lebih Rp15 triliun,” tuturnya.
“Sehingga untuk anggaran Transjakarta maupun MRT dan LRT itu belum bisa full diakomodir dalam APBD,” sambungnya.
Syafrin menambahkan, saat ini subsidi Transjakarta baru mampu menutupi biaya operasional selama sembulan bulan ke depan.
Meski demikian, Pemprov DKI tetap optimis kekurangan anggaran bisa tertutupi melalui pembahasan APBD Perubahan.
“Untuk Trasjakarta sendiri itu kami perhitungkan baru sekitar, baru bisa mengcover sekitar sembilan bulan. Oleh sebab itu, untuk triwulan keempat nanti kami harapkan bisa ditutupi dari pembahasan APBD Perubahan,” kata dia.
Dengan demikian, Dishub DKI Jakarta memastikan layanan Transjakarta tetap berjalan tanpa pengurangan, meski tekanan anggaran masih membayangi sektor transportasi publik.
