SURYAMALANG.COM, MALANG - Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, menegaskan revitalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi salah satu rekomendasi utama DPRD untuk segera ditindaklanjuti pada tahun 2026.
Menurutnya, kondisi Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Malang saat ini cukup memprihatinkan dan berdampak pada wajah kota.
“Revitalisasi TPS ini sebenarnya sudah mulai bertahap sejak 2025."
"Kondisinya banyak yang memprihatinkan, apalagi banyak TPS berada di tepi jalan, sehingga memengaruhi estetika kota dan berpotensi menimbulkan dampak negatif,” kata Anas Muttaqin, Rabu (14/1/2026).
Ia menyebutkan, penataan TPS termasuk opsi relokasi sangat memungkinkan dilakukan, asalkan tersedia lokasi pengganti yang layak.
Namun, relokasi harus dibarengi dengan mitigasi sistem pengelolaan yang matang.
Baca juga: Revitalisasi Alun-alun Merdeka Kota Malang Hampir Rampung, Pekan Ini Progresnya Ditarget 90 Persen
“TPS itu sifatnya hanya sementara. Jadi sistem pengangkutan, jam pengambilan sampah, itu harus diperketat lagi supaya masalah bisa diminimalisir,” ujarnya.
Anas menyoroti persoalan keterbatasan armada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.
Menurutnya, kekurangan truk pengangkut sampah berdampak langsung pada lambatnya proses pengangkutan.
“Banyak armada yang rusak. Ini jelas memengaruhi seberapa cepat dan seberapa banyak sampah bisa diangkut."
"Di tengah keterbatasan anggaran, kami tetap mendorong pengadaan truk sampah baru agar sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Anas Muttaqin mengakui, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut berdampak pada sektor lingkungan.
Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar sekitar Rp 300 miliar ikut memengaruhi struktur anggaran DLH Kota Malang.
“Efisiensi ini jangan sampai mengurangi kualitas layanan publik. Ini pekerjaan berat, karena urusan sampah tidak sesederhana itu,” katanya.
Lebih jauh, Anas menekankan pentingnya strategi pengurangan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Sumber sampah dari hulu banyak berasal dari rumah tangga. Warga diajak untuk lebih bijak lagi mengelola sampah.
“Kalau ada sistem terintegrasi dari hulu ke hilir, itu akan semakin bagus."
"Makanya dalam program RT Berkelas, kami juga merekomendasikan penanganan persoalan sampah,” ujarnya.
Dengan keterbatasan anggaran, DPRD juga mendorong DLH untuk lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif.
Pemkot Malang juga bisa turut aktif untuk mengarahkan dana CSR ke pengelolaan sampah terpadu.
“Anggaran terbatas, DLH harus kreatif mencari dukungan CSR. Pemerintah bisa mengajukan permintaan seperti itu kepada pihak swasta,” pungkas Anas.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang akan merevitalisasi satu Tempat Penampungan Sementara (TPS) menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
Pelaksana Harian Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan ada keterbatasan anggaran sehingga baru satu TPS yang direvitalisasi. Itu pun menggunakan dana CSR.
Rayond menjelaskan, satu TPS yang akan direvitalisasi berada di dekat Sardo, Kecamatan Lowokwaru. TPS tersebut membutuhkan perbaikan untuk bisa menampung lebih banyak sampah.
"Baru ada satu CSR yang masuk untuk perbaikan TPS di dekat Sardo," ujarnya.
Nilai CSR yang dialokasikan sebanyak Rp 200 juta. Revitalisasi akan dilakukan dalam waktu dekat sembari menunggu pendanaan yang lain.
Raymond menyebut, banyak TPS di Kota Malang yang membutuhkan perbaikan, namun belum ada anggaran yang bisa mengatasi.
Sejumlah TPS yang butuh perbaikan antara lain TPS Pandanwangi, Jatimulyo, dan Simpang Wilis.
Raymond mengatakan, TPS Simpang Wilis sempat mendapat bantuan pendanaan dari CSR, namun pekerjaannya belum rampung.
"Karena sudah berganti tahun, perlu dilanjutkan kembali,” terangnya.
DLH Kota Malang merencanakan revitalisasi TPS menggunakan alokasi dalam perubahan anggaran 2026. Jika tidak terealisasi, maka dialokasikan pada tahun 2027.
Alokasi anggaran pada perubahan anggaran di pertengahan tahun ini ditujukan kepada TPS Bunulrejo, Gunung Muria, dan Hutan Malabar. Sejumlah TPS lain di Kecamatan Lowokwaru juga turut masuk daftar prioritas.
"TPS itu membutuhkan atap penutup agar sampah tidak menimbulkan bau menyengat," paparnya.
DLH Kota Malang gencar menjajaki perusahaan untuk bisa menyalurkan CSR. DLH Kota Malang mulai menyusun proposal dan melakukan pendekatan langsung ke perusahaan-perusahaan yang berpotensi menyalurkan dana CSR di awal tahun ini.
"Kami akan mulai lagi mengajukan proposal ke perusahaan yang kemungkinan bisa membantu,” ujarnya.
