TRIBUNJAKARTA.COM - Upaya percepatan pemulihan bencana di wilayah Sumatra terus diperkuat melalui kolaborasi antar anak usaha BUMN.
Kali ini, sebuah program pengiriman kargo gratis resmi diluncurkan untuk mendukung distribusi bantuan kemanusiaan ke sejumlah daerah terdampak bencana.
Program ini merupakan sinergi antara maskapai anak usaha BUMN energi dan perusahaan logistik nasional milik negara, yang bertujuan memastikan bantuan dapat tiba lebih cepat dan tepat sasaran.
Layanan pengiriman logistik gratis disediakan menuju tiga bandara utama di Sumatra, yakni Bandara Kualanamu (KNO) di Sumatra Utara, Bandara Minangkabau di Padang (PDG), dan Bandara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh (BTJ).
Program ini telah berjalan sejak 6 Januari 2026.
Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan, mengatakan bahwa inisiatif ini diharapkan mampu mempercepat distribusi bantuan serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
“Kami memahami bahwa dalam situasi darurat, kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan menjadi sangat krusial," kata Dendy dikutip dari Kontan, Rabu (14/1/2026).
"Melalui program kargo gratis ini, kami ingin hadir dan berkontribusi secara langsung agar bantuan segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan di Sumatra,” tambahnya.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan perusahaan logistik milik negara menjadi langkah strategis untuk memastikan proses distribusi berjalan efektif dan terkoordinasi.
“Kami percaya sinergi antarinstansi sangat penting dalam upaya kemanusiaan," katanya.
"Dengan dukungan mitra logistik, penyaluran bantuan diharapkan dapat berlangsung lebih efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.
Sementara itu, Arifin Muchlis, selaku CEO Pos Logistik, menyambut positif kerja sama ini.
Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata peran perusahaan BUMN dalam membantu pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana.
“Kami percaya bahwa sinergi antar instansi sangat penting dalam upaya kemanusiaan," ujarnya.
"Dengan dukungan Pos Logistik, kami berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.
Program pengiriman kargo gratis ini diperuntukkan khusus bagi instansi pemerintah maupun lembaga terkait yang terlibat dalam kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan.
Ke depan, maskapai dan mitra logistik BUMN tersebut berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam berbagai inisiatif sosial sebagai bagian dari kontribusi berkelanjutan bagi bangsa.
Dikutip dari Serambinews, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan korban jiwa sebanyak 1.189 orang.
Data tersebut berdasarkan catatan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (12/1/2026).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan rincian korban meninggal dunia: 550 jiwa di Aceh, 375 jiwa di Sumatera Utara, dan 231 jiwa di Sumatera Barat.
Selain itu, 33 korban lainnya masih dalam proses identifikasi, sementara 141 orang dilaporkan hilang.
Bencana ini juga memaksa 195.542 orang mengungsi, dengan Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi, mencapai 67.876 jiwa.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah menetapkan status darurat di berbagai daerah terdampak.
“Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan di enam daerah di Provinsi Aceh, serta transisi darurat di puluhan kabupaten/kota lainnya di ketiga provinsi terdampak,” jelas Abdul Muhari.
BNPB juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan 270 unit jembatan Bailey, dengan rincian 137 unit di Aceh, 27 unit di Sumatera Utara, dan 106 unit di Sumatera Barat.
Hingga kini, 20 unit telah terpasang dan 10 unit sedang dalam proses pemasangan.
Selain itu, pemerintah telah mengirim 117 unit jembatan Aramco khusus untuk Aceh guna mempercepat pemulihan akses wilayah terisolasi.
Beberapa jembatan yang sudah dapat dilalui kendaraan di antaranya Jembatan Bailey Jamur Ujung di ruas Bireuen-Takengon.
Sementara itu, perakitan Jembatan Krueng Pelang di Aceh Tengah telah mencapai 80 persen, disertai kegiatan normalisasi sungai dan pembersihan fasilitas publik yang dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak dan memulihkan akses di wilayah-wilayah yang sempat terisolasi akibat banjir dan longsor.
