Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Nasib warga pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat kenaikan muka air laut, serta upaya mitigasi menjadi bahan diskusi dalam kegiatan 'Ngopi' di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Kamis (15/1/2026).
Ngopi merupakan akronim dari "ngobrol bareng para ilmuwan" yang digagas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Mataram.
Hadir dalam diskusi tersebut Prof Kadri, M Irwan, Ph.D, Dr Agus, Dr Syafril dosen Universitas Myhammadiyah Mataran dan sejumlah akademisi UIN Mataram.
Sementara perwakilan pemerintah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Baiq Nelly Yuniarti dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Muzzaki.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi TribunLombok.com bersama dengan UIN Mataram, dalam rangka membahas isu publik di NTB.
Dalam kesempatan tersebut Dr Irwan, dosen dengan kepakaran ilmu kebumian dan perubahan iklim UIN Mataram, memaparkan hasil penelitian terhadap kenaikan muka air laut di wilayah pesisir NTB.
Irwan mengatakan jika tidak segera dilakukan mitigasi terhadap perubahan iklim saat ini, maka tahun 2050 diperkirakan kenaikan muka air laut mencapai satu meter.
Itu artinya daratan Mataram akan tenggelam oleh kenaikan muka air laut tersebut, bukan hanya tenggelam tetapi akan timbul masalah baru mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.
"Ketika air laut naik, maka air sungai tidak bisa masuk. Untuk tahun-tahun ke depan akan menjadi ancaman pelamin carbon oksida," kata Irwan, Kamis (15/1/2026).
Baca juga: EKSKLUSIF - Daratan Mataram Mulai Tenggelam: Kisah Mereka yang Rumahnya Digulung Ombak
Ketika karbon dioksida naik maka panas bumi naik, ketika ini terjadi maka es di kutub utara dan selatan mencair dan kenaikan air laut akan semakin cepat terjadi.
Kenaikan muka air laut ini, bisa saja di mitigasi dengan menjaga hutan agar meredam panas bumi, kemudian menjaga pesisir dengan menanami pohon mangrove dan upaya-upaya lain.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2030 kelestarian lingkungan menjadi perhatian.
"Sesuai dengan visi Bapak Gubernur, NTB menjadi provinsi kepulauan maka perhatian terhadap pesisir dan kelestarian sudah tertuang dalam program NTB lestari," kata Nelly.
Nelly mengatakan, penanganan terhadap wilayah pesisir NTB sudah mulai dilakukan dengan melakukan pemetaan dan penataan terhadap warga pesisir.
Untuk warga yang tinggal di pesisir dan masuk kategori miskin ektrem sudah di siapkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), selain itu pendampingan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.
"Untuk daerah pesisir yang masuk miskin ekstrem sudah kami alokasikan untuk rumah tidak layak huni, kami intervensi selain rumah tinggal juga penghasilan," kata Nelly.
Guna menghindari dampak abrasi dan kenaikan muka air laut, perlahan pemukiman warga di pesisir akan di tata untuk lebih jauh dari bibir pantai.
"Kami tata dengan kita tarik lebih ke tengah," kata Nelly.
Penataan ini tertuang dalam berbagai program seperti Desa Berdaya, dan program lain yang digagas Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
(*)
