BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Awal tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai menyusun langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyiapkan puluhan kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan murah yang akan digelar secara berkala di seluruh kecamatan, termasuk wilayah Kepulauan Lepar.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG) Kabupaten Bangka Selatan, Era Fitrawati mengatakan, pihaknya terus mematangkan langkah pengendalian inflasi daerah. Program itu dilakukan dengan mengajukan puluhan kegiatan kerja sama kepada Bank Indonesia (BI). Salah satu fokus utama yang disiapkan adalah pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah secara rutin dan merata hingga ke wilayah kepulauan.

“Bank Indonesia sudah mengirimkan format kepada kabupaten kota yang akan mengajukan bantuan dalam rangka kerja sama menahan laju inflasi,” kata Era Fitrawati kepada Bangkapos.com, Kamis (15/1/2026).

Melalui format tersebut kata Era Fitrawati, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah mengajukan total 20 kegiatan kepada Bank Indonesia. Rinciannya, 10 kegiatan berupa operasi pasar yang dikoordinasikan langsung oleh DKUKMINDAG. Sedangkan 10 kegiatan gerakan pangan murah oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang menyasar kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, kerja sama dengan Bank Indonesia menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasi pasar murah sepanjang tahun. 

Selama ini, pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan operasi pasar maupun pasar murah minimal 12 kali dalam setahun. Rata-rata satu kali setiap bulan untuk dua kegiatan itu. Namun demikian, jumlah pelaksanaan operasi pasar tidak bersifat kaku. Ia menyebut kegiatan bisa saja dilakukan di luar target apabila kondisi di lapangan mengharuskan adanya intervensi cepat dari pemerintah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Target itu bisa saja terlampaui karena keadaan. Kadang-kadang kita diminta mengadakan operasi pasar di luar jadwal, terutama jika terjadi lonjakan harga bahan pokok menjelang HBKN,” jelas Era Fitrawati.

Saat ini, DKUKMINDAG Bangka Selatan masih menunggu kepastian dari Bank Indonesia terkait persetujuan kerja sama. Jika sesuai harapan, operasi pasar hasil kerja sama tersebut ditargetkan sudah bisa mulai dilaksanakan paling cepat akhir Januari dan awal Februari 2026. Dalam pelaksanaannya nanti, operasi pasar murah tidak hanya dipusatkan di Kota Toboali sebagai ibu kota kabupaten. 

Pemerintah daerah berkomitmen menyebarkan kegiatan tersebut secara merata ke seluruh kecamatan, termasuk wilayah kepulauan. Era Fitrawati menegaskan, pemerataan lokasi operasi pasar menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi daerah. Dengan menjangkau hingga wilayah kepulauan, diharapkan disparitas harga antar wilayah dapat ditekan dan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Jadi tidak hanya di Kota Toboali. Termasuk kita usahakan menjangkau wilayah Kepulauan Lepar, seperti yang sudah kita lakukan pada tahun 2025 lalu,” ucapnya.

Kendati demikian kata Era Fitrawati tujuan utama dua kegiatan itu adalah menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat. Operasi pasar dan gerakan pangan murah ini diharapkan bisa menjadi penyangga ketika harga-harga bahan pokok mulai bergerak naik. DKUKMINDAG akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, distributor, serta pihak Bank Indonesia agar pelaksanaan kegiatan berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dengan dukungan semua pihak, kita berharap inflasi di Bangka Selatan tetap terkendali dan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau,” ucapnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)