Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI TIMUR - Keterlambatan pembayaran remunerasi di RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mulai berdampak serius terhadap kesejahteraan pegawai.

Sejumlah karyawan mengaku terpaksa berutang, bahkan memanfaatkan pinjaman online (pinjol), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Satu orang pegawai RSUD Kota Bekasi yang tidak berkenan disebutkan namanya mengatakan, hingga Januari 2026, ada beberapa bulan pembayaran remunerasi belum diterima secara penuh. 

Menurutnya, hak pendapatan pegawai masih menunggak sejak beberapa bulan terakhir.

“Remunerasi kami belum dibayar penuh. Pembayaran baru sampai bulan November, sementara sekarang sudah Januari. Akhirnya banyak yang terpaksa pinjam ke sana-sini, bahkan ada yang pinjol” kata seorang pegawai tersebut, Kamis (15/1/2026).

Baca juga: RSUD Kota Bekasi Punya Utang Rp 70 Miliar, Warga Khawatir Pelayanan Tidak Maksimal

Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut membuat kondisi keuangan pegawai semakin tertekan. 

Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan paling dasar seperti makan, sejumlah pegawai terpaksa meminjam uang dalam jumlah kecil.

“Beli beras saja ada yang pinjam Rp300 ribu. Ada juga yang akhirnya ke pinjol karena sudah benar-benar tidak punya pilihan,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima pegawai, persoalan keterlambatan remunerasi diduga berkaitan dengan kondisi keuangan RSUD yang masih terbebani utang hingga sekitar Rp70 miliar. 

Seiring dengan kondisi keuangan tersebut, manajemen RSUD saat ini dikabarkan akan memberlakukan kebijakan rasionalisasi pendapatan pegawai sejak Januari 2025. 

“Uang transport yang biasanya Rp1 juta, sekarang dipotong Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Yang paling terasa itu uang jaga malam, dari Rp62.500 sekarang hanya Rp25.000,” ujarnya.

Para pegawai menilai, persoalan kesejahteraan ini berpotensi berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Meski demikian, mereka mengaku tetap berupaya menjalankan tugas secara profesional.

“Kami tetap dituntut memberikan pelayanan maksimal. Tapi kalau hak tidak dibayarkan, pasti berpengaruh ke semangat kerja,” lugasnya.

Para pegawai berharap manajemen RSUD serta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan tunggakan remunerasi, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, serta memberikan kepastian dan perlindungan kerja.

“Kami tidak menuntut berlebihan. Remunerasi dibayar penuh dan tepat waktu saja sudah sangat membantu,” pungkasnya. 

Komisi IV DPRD Segera Panggil Manajemen

Komisi IV DPRD Kota Bekasi berencana memanggil manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi menyusul mencuatnya isu utang operasional yang disebut mencapai Rp70 miliar, guna memastikan penyelesaiannya tidak mengganggu pelayanan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, mengatakan pemanggilan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat melalui rapat kerja bersama mitra Komisi IV.

“Memang kami juga sudah rapat internal di Komisi IV, akan segera melakukan rapat dengan mitra-mitra Komisi IV, tentu salah satunya kita akan rapat dengan RSUD,” kata Wildan, kepada Tribun Bekasi, dikutip Selasa (13/1/2026).

Wildan menjelaskan, selain pembahasan isu utang, rapat akan menyoroti beragam hal terkini yang berkembang di publik.

“Terkait pembahasan ini (Utang) salah satunya, lainnya tentu mengait isu-isu terkini yang ada, kami akan mendalami,” jelasnya.

Baca juga: Open Bidding Jabatan Pemkab Bekasi Terhenti, Plt Bupati Tunggu Berkas

Wildan menuturkan, utang yang dimiliki RSUD Kota Bekasi bukanlah persoalan baru, melainkan merupakan akumulasi dari waktu ke waktu.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi meminta manajemen RSUD agar memiliki skema yang jelas, baik melalui efisiensi maupun pengelolaan anggaran yang tepat.

Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi utang juga diminta tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mendorong agar manajemen punya skema-skema efisiensi maupun skema-skema, kalau kami ingat istilah COVID itu refocusing anggaran, yang tentu ini tidak akan mengganggu terhadap aktivitas pelayanan,” tuturnya.

Wildan memastikan DPRD juga akan mengawal penyelesaian utang tersebut agar sesuai dengan rekomendasi lembaga pengawas, sekaligus memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal.

“DPRD mengawal memastikan persoalan utang ini jangan sampai menjadi gangguan atas aktivitas pelayanan yang ada di RSUD, mengingat RSUD kita hospitality-nya sangat tinggi dan jumlah kunjungannya luar biasa,” ujarnya.

Baca juga: RSUD Kota Bekasi Pangkas Pendapatan Pegawai Imbas Utang Rp70 Miliar

Asal utang

Sebagai informasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi angkat bicara terkait kondisi keuangan RSUS Kota Bekasi yang saat ini menanggung utang operasional hingga sekira Rp70 miliar.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan persoalan tersebut harus dilihat dalam kerangka relaksasi dan penataan ulang manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Bekasi.

“Jadi ini harusnya dalam konstelasi relaksasi, bahwa hari ini RSUD ada terkait dengan jumlah tanggungan yang harus ditanggung oleh BLUD, bahwa pada kurang lebih sekira Rp 70 miliar yang memang harus kami selesaikan terkait dengan proses operasional RSUD yang ada,” kata Tri, dikutip Jumat (9/1/2026).

Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid (CAM), dr. Sudirman, membenarkan adanya utang operasional tersebut.

Diketahui utang tersebur merupakan kewajiban kepada vendor.

“Iya iya, angkanya sekitar segitu (Rp 70 Miliar) itu semacam utang operasional ya Buat gas medis, laboratorium,” kata dr. Sudirman, dikutip Jumat (9/1/2026).

Sudirman merinci, utang tersebut terutama berasal dari belanja obat dan bahan habis pakai yang menjadi kebutuhan utama layanan rumah sakit

Menurutnya, seluruh tanggungan tersebut menjadi beban RSUD sebagai BLUD.

“Iya oleh kami, oleh RSUD sebagai BLUD,” rincinya