TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti soal dampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terhadap angka kemiskinan di Indonesia.
Dia menegaskan, bencana yang mengakibatkan lebih dari seribu orang meninggal dunia dan jutaan warga mengungsi itu telah berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan ekstrem.
Setidaknya kata dia, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia meningkat 0,20 persen akibat bencana banjir bandang tersebut.
"Pentingnya untuk segera mengkonsolidasikan seluruh data-data. Terutama data yang jelas di depan mata kita, jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat," kata Cak Imin saat rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Kamis (15/1/2026).
"Kontribusi bencana Sumatera kepada kemiskinan tingkat nasional, 0,49 persen diperkirakan. Kemiskinan ekstrem akan meningkat 0,20 persen," sambung dia.
Terhadap kemungkinan yang terjadi tersebut, Ketua Umum DPP PKB itu memandang pentingnya dilakukan tindak lanjut segera.
Terlebih kata Cak Imin, ada faktor lain yang lebih memprihatinkan yakni menurunnya angka kelas menengah.
Baca juga: Kemenperin: 2 Ribu Lebih Industri Kecil Menengah di Sumatera Terdampak Banjir Bandang
"Dan data ini perlu ditindaklanjuti segera dengan dua aspek, Aspek yang pertama, segera menangani kemiskinan baru di Sumatera. Yang kedua, yang agak mengkhawatirkan adalah turun secara drastis jumlah kelas menengah," ucap dia.
Cak Imin lantas membeberkan soal kemungkinan terjadinya peningkatan angka kemiskinan ekstrem di Sumatra.
Salah satu pengaruhnya kata dia, karena lumpuhnya kegiatan ekonomi termasuk sumber pemasukan para warga.
"Dengan bencana ini, maka banyak kegiatan ekonomi yang kemudian terhenti dan para pelaku ekonomi kehilangan modal ekonominya," kata Cak Imin.
Terhadap kondisi tersebut, Cak Imin mengusulkan upaya pemberdayaan masyarakat dari beberapa aspek.
Pertama kata dia, pemulihan aset ekonomi dengan memperbanyak uang beredar, intervensi berbasis kebutuhan masyarakat lokal, partisipatif dan bukan hanya objek bantuan.
"Cash for work, yaitu program padat karya tunai harus menjadi inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat," kata dia.
Tak hanya itu, program-program peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru juga harus difokuskan.
"Itu menjadi satu paket dalam vocation training, yaitu program pelatihan kerja berbayar dengan menggunakan APBN," kata dia.
Selanjutnya yakni pemberian bantuan rintisan usaha, dengan total anggaran sebesar Rp5 juta per keluarga.
Dirinya lantas berharap, Satgas yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini turut memberikan dana khusus bagi rintisan usaha untuk bangkit baru.
"Sehingga Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif yang secara sistem dan cara kerjanya memiliki kemampuan, tetapi dalam anggaran tentu membutuhkan perhatian kita bersama," tukas dia.
