TRIBUNGORONTALO.COM -- Meski dalam masa penghematan, rupanya diduga ada daerah yang mengalokasikan dana hingga Rp 1 miliar per hari hanya untuk konsumsi.
Isu itupun langsung menyita perhatian Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong.
Angka tersebut dinilai tidak wajar dan bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengetatan dan efisiensi belanja negara.
Bahtra menyatakan, Komisi II DPR RI akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pihaknya akan meminta penjelasan terkait tindakan pemborosan anggaran tersebut.
Pihaknya sekaligus meminta Mendagri membuka secara terang daerah mana saja yang memiliki alokasi belanja konsumsi dengan nilai fantastis tersebut.
Baca juga: Menolak Potong Jari! Janji Zainudin Hadjarati Alias Kakuhu Disebut Hanya Lelucon
“Kalau sampai satu miliar rupiah per hari, menurut saya itu tidak masuk akal. Karena itu kami akan memanggil Kemendagri untuk menjelaskan Pemda mana saja yang menghabiskan anggaran sampai miliaran rupiah per hari,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran telah menjadi arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya pola belanja yang dinilai boros.
“Presiden mendorong efisiensi secara ketat. Tapi di sisi lain, masih ada daerah yang justru menghabiskan anggaran dalam jumlah besar untuk belanja makan minum. Ini tentu tidak sejalan dengan semangat efisiensi,” ujar legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Bahtra menilai, besarnya anggaran konsumsi itu harus ditelusuri secara detail dan menyeluruh.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah sebagai eksekutor anggaran, tetapi juga kepada DPRD kabupaten/kota yang turut memiliki pos belanja serupa.
“Kalau satu miliar per hari, pertanyaannya berapa banyak tamu yang diterima setiap hari? Ini harus disisir. Kami minta Mendagri mengevaluasi seluruh anggaran makan dan minum agar kembali pada batas kewajaran,” kata legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu.
Lebih lanjut, Bahtra mengingatkan bahwa kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana yang tinggi di sejumlah wilayah seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam menyusun prioritas anggaran.
Menurutnya, anggaran daerah semestinya dialokasikan untuk kebutuhan antisipasi dan penanganan kondisi darurat, bukan justru terserap habis untuk belanja konsumsi rutin.
“Anggaran itu seharusnya dipersiapkan untuk kejadian tidak terduga. Jangan sampai habis hanya untuk kepentingan makan dan minum,” ujarnya.
Temuan Kemendagri
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkap adanya temuan belanja daerah yang dinilai berlebihan, khususnya pada pos anggaran makan dan minum.
Temuan tersebut didapatkan saat Kemendagri melakukan peninjauan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah pemerintah daerah.
Dalam pemantauan tersebut, ditemukan satu daerah yang mengalokasikan anggaran makan dan minum hingga Rp 1 miliar hanya dalam satu hari.
Menurut Tito, angka tersebut dinilai tidak wajar dan langsung dilakukan pemangkasan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja.
“Kami review APBD mereka. Ada anggaran makan minum yang satu hari bisa sampai Rp 1 miliar. Ini jelas keterlaluan. Langsung kami potong supaya bisa dihemat,” kata Tito dalam acara Semangat Tahun Baru 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Kemendagri, lanjut Tito, akan terus melakukan pengawasan dan penyesuaian anggaran daerah agar belanja publik lebih efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebijakan nasional yang tengah dijalankan pemerintah.
(*)
